Kredit Foto: DPR
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Namun, ada perubahan penting dalam aturan yang baru disahkan tersebut, yakni tindak pidana pajak tidak lagi masuk dalam cakupan perampasan aset.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, UU Perampasan Aset yang telah disahkan terdiri atas 74 pasal. Aturan tersebut berfokus pada aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan sejumlah tindak pidana lainnya.
Baca Juga: ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman Usai Sahkan UU Perampasan Aset, Ada Apa?
Adapun tindak pidana lain yang masuk dalam cakupan UU tersebut meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
Selain itu, aturan ini juga mencakup tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Dengan demikian, tindak pidana pajak resmi dikeluarkan dari ruang lingkup UU Perampasan Aset.
"Terkait ruang lingkup awalnya ada 13, tetapi berdasarkan masukan masyarakat ruang lingkupnya fokus ke tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," kata Habiburokhman.
Melalui undang-undang ini, aparat penegak hukum dapat melakukan penyitaan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana atau melalui mekanisme non-conviction based forfeiture.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset yang Disahkan DPR Diklaim Palsu, ICW Soroti 3 Persoalan
Ketentuan tersebut berlaku terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut.
Meski memberikan kewenangan penyitaan tanpa putusan pidana, UU Perampasan Aset juga dilengkapi sejumlah mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman menyebut pengawasan diperkuat melalui pembentukan pengawas independen yang ditunjuk presiden, penerapan beban pembuktian yang berimbang, serta transparansi digital.
"Kita perkuat protokol pengawasannya sehingga UU ini sulit untuk disalahgunakan. Kita bentuk pengawas independen yang ditunjuk presiden, beban pembuktian yang berimbang, dan transparansi digital," sebut Habiburokhman.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: