RUU Perampasan Aset Disetujui DPR, Drone Emprit Catat Lonjakan Kecurigaan Publik
Kredit Foto: Ist
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di tingkat Pembicaraan Tingkat I oleh Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada 18 November 2026 justru memicu gelombang kecurigaan di media sosial.
Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengungkapkan percakapan mengenai RUU Perampasan Aset meningkat tajam, tetapi diiringi kritik dan ketidakpercayaan publik terhadap DPR maupun substansi regulasi tersebut.
Berdasarkan analisis Drone Emprit periode 13-19 November 2026, percakapan mengenai RUU Perampasan Aset mencapai 6.797 mention atau melonjak 1.016 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Puncak percakapan terjadi pada 18 November dengan 2.568 mention, bertepatan dengan persetujuan Pembicaraan Tingkat I. Namun, sehari setelahnya, mention negatif meningkat menjadi 1.204, atau 4,3 kali lipat dari rata-rata harian sebelumnya.
"Salah satu pemicu kritik adalah unggahan akun @jenostalker di platform X yang membagikan isi draf RUU dan meminta warganet menyoroti nomor 8. Unggahan tersebut memuat klaim bahwa aset warga yang tidak membayar pajak akan dirampas," kata Ismail dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/11).
Istilah “bawahi” kemudian muncul dalam 560 mention dengan sentimen dominan negatif. Klaster percakapan di sekitar akun tersebut mencapai 964 mention, seluruhnya bernada negatif dan didominasi kemarahan.
Kecurigaan itu juga beririsan dengan kritik Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menyoroti tidak adanya pengaturan mengenai harta kekayaan tidak wajar dalam RUU tersebut.
Dalam pemantauan Drone Emprit, kritik terhadap substansi RUU mendominasi percakapan dengan 3.429 mention, lebih tinggi dibandingkan pembahasan persetujuan Komisi III DPR yang mencapai 2.975 mention.
Ketidakpercayaan terhadap DPR turut memperkuat sentimen negatif. Konten paling viral di TikTok justru bukan membahas substansi RUU Perampasan Aset, melainkan petisi pemeriksaan ijazah anggota DPR setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka.
Unggahan akun @faktanet1zen mengenai petisi tersebut meraih 267.577 engagement dan 1,5 juta tayangan. Angka itu jauh melampaui unggahan Habiburokhman mengenai capaian Pembicaraan Tingkat I yang memperoleh 91.859 engagement.
TikTok mencatat 15 juta engagement dari 458 mention, sedangkan platform X menyumbang 48 persen percakapan dengan total 2,2 juta engagement. Di Facebook, seruan pembubaran DPR juga berulang kali disebarkan sejumlah akun.
Secara emosional, publik terbelah antara antisipasi sebesar 49 persen dan kemarahan 46 persen. Sementara itu, sentimen kepercayaan hanya tercatat 1 persen.
Perbedaan persepsi juga terlihat antara pemberitaan media daring dan media sosial. Pemberitaan online mencatat sentimen netral sebesar 92 persen dan negatif 3 persen. Sebanyak 73,3 persen kutipan berasal dari suara pro pemerintah yang membingkai RUU sebagai instrumen pemulihan hak korban.
Sebaliknya, di media sosial, kelompok yang mengkritik pemerintah dan DPR menguasai 63,2 persen engagement. Sentimen negatif tercatat mencapai 59 persen di X dan 62 persen di Threads.
Temuan Drone Emprit ini menunjukkan bahwa kemajuan legislasi tidak serta-merta diikuti penerimaan publik. Tanpa penjelasan terbuka mengenai pasal-pasal yang dipersoalkan, khususnya butir nomor 8, serta upaya memulihkan kepercayaan terhadap lembaga legislatif, RUU Perampasan Aset yang telah dinantikan selama 18 tahun berisiko disahkan di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pembuat kebijakan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: