Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Exco PSSI Endri Erawan Diperiksa KPK soal Aliran Uang Kasus TPPU Rita Widyasari

        Exco PSSI Endri Erawan Diperiksa KPK soal Aliran Uang Kasus TPPU Rita Widyasari Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang gratifikasi dari setiap metrik ton batu bara dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Dalam penyidikan tersebut, KPK turut memeriksa anggota Exco PSSI Endri Erawan sebagai saksi.

        Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Endri dimintai keterangan mengenai aliran uang yang berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dari sektor pertambangan batu bara.

        "Saksi Saudara ERW didalami terkait aliran uang yang berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dari per metrik ton batu bara," kata Budi kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

        Endri menjalani pemeriksaan pada Senin (16/11/2026). Saat diperiksa, ia berkapasitas sebagai Direktur Utama PT Alamjaya Barapratama.

        KPK tidak hanya memeriksa Endri dalam agenda tersebut. Penyidik juga meminta keterangan Yospita Feronika Ginting selaku staf bagian keuangan PT Alamjaya Barapratama serta Dwi Wachyu Noor Afiah yang menjabat Direktur PT Lembuswana Perkasa.

        Kasus ini berkaitan dengan dugaan TPPU yang menjerat Rita Widyasari. Pada Juli 2024, KPK mengungkap Rita diduga menerima uang dari pengusaha tambang.

        Baca Juga: Buntut Pemecatan Michael Sianipar, FFI Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI atas 4 Dugaan Pelanggaran

        Sebelumnya, Rita telah divonis 10 tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi pada 2018. Majelis hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara.

        Selain hukuman penjara, Rita juga dijatuhi denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama lima tahun. Upaya peninjauan kembali yang diajukannya kemudian ditolak Mahkamah Agung pada 2021.

        Rita telah menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu dan kini bebas. Namun, perkara dugaan TPPU yang menjeratnya masih menjadi bagian dari penanganan KPK.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Wahyu Pratama
        Editor: Wahyu Pratama

        Bagikan Artikel: