Buntut Pemecatan Michael Sianipar, FFI Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI atas 4 Dugaan Pelanggaran
Kredit Foto: Antara/Instagram
Federasi Futsal Indonesia (FFI) melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI.
Laporan tersebut berkaitan dengan pencopotan Michael Sianipar dari posisi Ketua Umum FFI dan penunjukan Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas (Plt).
Pengaduan itu dilayangkan menyusul terbitnya Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
FFI meminta Komite Etik melakukan pemeriksaan independen terhadap proses penerbitan keputusan tersebut yang dinilai bermasalah dari sisi kewenangan dan prosedur organisasi.
Laporan ditandatangani Michael Sianipar, yang merupakan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) pada 3 Oktober 2024.
FFI menegaskan pengaduan tersebut bukan ditujukan untuk menyerang individu maupun menolak pelaksanaan KLB. Mereka tetap mendukung mekanisme demokrasi organisasi sepanjang dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
Namun, FFI menilai pencabutan mandat kepengurusan dan penunjukan Plt Ketua Umum harus memiliki dasar hukum yang jelas serta mengikuti ketentuan Statuta PSSI dan regulasi organisasi.
4 Dugaan Pelanggaran yang Dilaporkan FFI
FFI mengajukan empat persoalan utama yang meminta diperiksa oleh Komite Etik PSSI.
1. Pencabutan mandat dinilai tidak memiliki dasar kewenangan statuta
FFI mempersoalkan SK PSSI yang mencabut mandat Ketua Umum periode 2024-2028. Menurut mereka, keputusan tersebut tidak mencantumkan dasar pasal dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan kepada PSSI untuk memberhentikan Ketua Asosiasi Anggota.
FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI.
Ketentuan tersebut, menurut FFI, menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian ketua asosiasi anggota pada mekanisme kongres organisasi masing-masing.
2. Tidak ada hak klarifikasi dan mekanisme penyelesaian internal
FFI juga menilai keputusan pencopotan kepengurusan diterbitkan tanpa melalui proses pemanggilan, klarifikasi, maupun kesempatan bagi pihak yang bersangkutan untuk membela diri.
Mereka turut mempersoalkan tidak adanya mekanisme teguran tertulis dan penyelesaian sengketa internal sebagaimana diatur dalam statuta serta ART organisasi.
Yunus Nusi juga diminta diperiksa terkait dugaan tidak memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam waktu 30 hari kerja melalui pembentukan tim ad hoc sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI.
3. Dugaan konflik kepentingan dalam rapat Exco PSSI
FFI meminta Komite Etik menyelidiki dugaan keterlibatan anggota Komite Eksekutif PSSI yang juga menjabat sebagai Plt Ketua PSSI provinsi.
Anggota Exco tersebut diduga ikut menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan permohonan KLB FFI. FFI juga mempertanyakan keterlibatan yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan pada rapat Exco PSSI 28 Agustus 2026 tanpa deklarasi konflik kepentingan.
Dugaan tersebut dinilai perlu diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI.
4. Penunjukan Plt dinilai mengintervensi independensi FFI
FFI turut mempermasalahkan penunjukan Plt Ketua Umum yang sekaligus diberi mandat untuk menyelenggarakan KLB pemilihan FFI.
Menurut FFI, keputusan tersebut berpotensi mengambil alih mekanisme internal organisasi dan mengganggu independensi asosiasi anggota.
Mereka menilai kebebasan organisasi dari campur tangan pihak ketiga telah diatur dalam Statuta PSSI, termasuk Pasal 13 dan Pasal 14.
Michael Sianipar menegaskan FFI tidak menolak dinamika demokrasi organisasi, termasuk penyelenggaraan KLB.
Namun, ia meminta seluruh proses dijalankan berdasarkan aturan, bukan melalui keputusan sepihak yang dinilai melampaui kewenangan.
Menurut Michael, persoalan ini tidak hanya menyangkut FFI, tetapi juga berpotensi menjadi preseden bagi asosiasi anggota PSSI lainnya.
Ia mengaku telah dihubungi sejumlah asosiasi anggota yang turut mempertanyakan keputusan tersebut.
Karena itu, laporan ke Komite Etik dinilai penting untuk memastikan mekanisme pengawasan terhadap pejabat PSSI berjalan dan melindungi seluruh anggota organisasi.
FFI juga meminta pembentukan tim investigasi khusus untuk memeriksa dokumen rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, serta meminta keterangan pihak-pihak terkait secara objektif dan transparan.
FFI mengingatkan Komite Etik merupakan badan yudisial independen yang keputusannya tidak boleh diintervensi organ PSSI lainnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal tata kelola organisasi sepak bola dan futsal nasional, laporan tersebut turut ditembuskan kepada FIFA dan AFC.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Taufan Bara Mukti
Editor: Taufan Bara Mukti