Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kejagung Sita Rp11,79 M dalam Pengusutan Dugaan Korupsi Tambang Nikel Sultra

        Kejagung Sita Rp11,79 M dalam Pengusutan Dugaan Korupsi Tambang Nikel Sultra Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai sebesar Rp11,79 miliar dalam penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.

        Penyitaan tersebut merupakan bagian dari penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) bersama tim digital forensik di enam lokasi di Jakarta pada 5 November 2026.

        Dalam siaran pers tertanggal 6 November 2026, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa uang yang ditemukan terdiri atas Rp11,2 miliar dan Rp595 juta. Uang tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan disimpan dalam sejumlah koper serta tas di salah satu kantor perusahaan.

        Selain uang tunai, penyidik turut mengamankan dokumen terkait operasional pertambangan nikel serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, CPU, dan server.

        Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, serta kantor perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan pihak berinisial AK.

        Baca Juga: Kejagung Resmikan RS Adhyaksa Mojokerto, PTPP Tuntaskan Pembangunan 8 Bulan

        Dugaan Penyimpangan Izin Pertambangan

        Dalam penyidikan perkara ini, Kejagung mendalami dugaan keterlibatan AK sebagai pengendali sekaligus penerima manfaat dari sejumlah perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

        Perusahaan tersebut meliputi PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang disebut memiliki keterkaitan melalui holding PT DAA bersama pihak berinisial LEI.

        Penyidik menduga Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi PT BSJ dan PT KAA yang berakhir pada 2015 tetap diperpanjang melalui mekanisme suspend sebanyak tiga kali.

        Padahal, hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan tersebut disebut telah ditolak oleh pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara. Wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.

        Kejagung juga mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memuluskan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan agar tetap dapat menjalankan kegiatan pertambangan.

        Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menilai dugaan praktik pertambangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara.

        "Ya pasti," ujar Marwan saat dimintai tanggapan oleh awak media mengenai potensi kerugian negara akibat dugaan praktik tersebut, dikutip Minggu (22/11/2026).

        Ia juga menilai pengusutan perkara pertambangan tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.

        Marwan menyatakan mendukung langkah pemerintah dalam menertibkan perusahaan tambang yang melanggar ketentuan.

        "Setuju. Harus lebih giat tapi tetap merujuk ke Pasal 33," katanya.

        PT BSJ Jadi Tersangka Korporasi

        Dalam perkembangan perkara yang sama, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi pada 6 November 2026.

        Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan melaksanakan gelar perkara. Perusahaan itu diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

        Penyidik juga mendalami dugaan aktivitas penambangan setelah masa berlaku IUP berakhir, termasuk dugaan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung dan penjualan hasil tambang menggunakan dokumen perizinan perusahaan lain.

        Untuk memastikan besaran kerugian negara, penyidik telah meminta penghitungan kepada pihak yang berwenang.

        Kejagung masih melanjutkan penyidikan guna menelusuri dugaan penyimpangan perizinan, aliran dana, serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam aktivitas pertambangan tersebut.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
        Editor: Istihanah

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: