DPR Gelar Paripurna Bahas Pertanggungjawaban APBN 2014

WE Online, Jakarta - Hari ini, Selasa (1/9/2015), DPR menggelar sidang paripurna dengan agenda pengambilan keputusan RUU Pertanggungjawaban APBN 2014.

"Agendanya pengambilan keputusan RUU Pertanggungjawaban APBN 2014.?Jadi, laporan pembahasan rencana strategis Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR untuk penetapan program-program strategis BURT. Jadi, setiap pelaksanaan APBN perlu pertanggungjawaban terhadap kajian pelaksanaan APBN sebelumnya," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Menanggapi hal itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pemerintah dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2014 dengan beberapa catatan. Catatan pertama, optimalisasi anggaran khususnya dari perpajakan belum optimal sehingga hal tersebut membuat banyaknya defisit anggaran hingga mencapai Rp 226,69 triliun atau 93,87 persen dari APBN-P tahun anggaran 2014.

"Ini yang membuat kurangnya anggaran pemerintah untuk menyejahterakan rakyat," kata anggota Badan Anggaran DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis.

Kedua, masih adanya pengulangan kesalahan sebagaimana yang terjadi di pemerintahan sebelumnya. Hal itu tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.

Iskan menambahkan predikat WDP dari BPK tersebut bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya, lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.?"Kalau pemerintah serius mengontrol, tidak akan terjadi hal tersebut," jelas anggota Komisi VII ini.

Namun demikian, Fraksi PKS DPR RI tetap berharap pemerintahan Jokowi ke depan lebih dinamis dan inovatif untuk mencari sumber-sumber penerimaan negara dari sektor strategis lainnya demi membangun kesejahteraan rakyat. Untuk diketahui, pandangan dari masing-masing fraksi selanjutnya akan dijadikan dasar bagi pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.