WE Online, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak agar manfaat terbesar dari anggaran yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dapat dirasakan seluruh masyarakat pesisir dan tidak hanya segelintir pihak.
"Tanpa kesungguhan pemerintah dalam pengelolaan anggaran untuk sebesar-besar masyarakat pesisir, maka cita-cita poros maritim dunia hanya ramai di tong kosong," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Minggu (13/12/2015).
Pusat Data dan Informasi KIARA pada bulan Desember 2015, mencatat sedikitnya 16 pulau-pulau kecil yang diswastanisasi untuk kepentingan asing. Bahkan, lanjut dia, untuk kepentingan penyelamatan warga negara dari ancaman perubahan iklim, pemerintah justru mengabaikan fakta permasalah dengan justru mengusulkan skema Karbon Biru.
Selain itu, dia juga menyatakan pembuatan kawasan konservasi seluas 20 juta hektare berpotensi menghilangkan akses masyarakat pesisir, seperti nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, dan pelestari ekosistem pesisir.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin menyinkronkan pagu anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar bisa memprioritaskan kegiatan pengembangan kepada sektor kelautan dan perikanan.
"Persoalannya hanya pada alokasi saja. Kelihatannya ada ketidaksinkronan, antara penyusun anggaran (dari pihak DPR) dan situasi lapangan," kata Susi Pudjiastuti.
Menteri Susi menjelaskan adanya penaikan anggaran pada dua direktorat jenderal prioritasnya, yakni Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budi Daya. Menurut dia, pihaknya mengonsentrasikan untuk perikanan tangkap karena dengan dengan penegakkan hukum pencurian ikan hasil produksi tangkap naik.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga menegaskan pertumbuhan perikanan budi daya perikanan tumbuh sebesar 200 persen.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 1999--2001 Sarwono Kusumaatmadja mengusulkan anggaran guna merehabilitasi kawasan terkait sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air bisa memanfaatkan dana perubahan iklim.
"Dalam menghadapi konferensi perubahan iklim di Paris, Desember 2015, Kementerian Keuangan atas usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengusulkan adanya skim dana yang dinamakan mekanisme dana perubahan iklim," kata Sarwono Kusumaatmadja di Jakarta, Rabu (18/11/2015).
Menurut Sarwono, skema tersebut nantinya diharapkan bisa diatur mirip seperti pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan atau seperti BLU yang diterapkan di wilayah DKI Jakarta untuk bus Transjakarta.
Sumber dana itu, kata dia, bisa berasal dari berbagai sumber, seperti APBN, iuran khusus, hibah luar negeri, dan dikumpulkan dalam pundi besar yang dapat dimanfaatkan terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Bila suatu kawasan perikanan rusak, menurut dia, bisa saja anggaran untuk merehabilitasinya berasal dari dana tersebut asal secara jelas terkait dengan mitigasi perubahan iklim.
"Misalnya, dengan menanam mangrove (bakau) maka bisa memperkuat rona pantai guna mencegah abrasi air laut, ini juga termasuk mitigasi," kata Menteri Negara Lingkungan Hidup 1993--1998. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo