DPD: 60 Persen Kuota Pembentukan DOB Wilayah Timur Harus Diperjuangkan

WE Online, Jakarta - Ketua Kaukus DPD RI Indonesia Timur dan anggota Komite I Bidang Otonomi (Otda) dan Pemerintahan Daerah (Pemda) DPD RI, Nono Sampono, menegaskan bahwa perlu diperjuangkan minimal 60% dari kuota pembentukan daerah otonomi baru (DOB) secara nasional untuk wilayah timur dalam rangka mempercepat pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM).

"Saya mengajak teman-teman anggota DPD RI khususnya di Komite I DPD RI dari 13 provinsi di wilayah timur, mari bersama-sama memperjuangkan minimal 60 persen dari kuota rencana DOB secara nasional untuk wilayah timur Indonesia," kata Nono Sampono dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Mantan komandan Korps Marinir TNI AL ini juga mempertanyakan politik anggaran pemerintah pusat lebih memprioritaskan pembangunan dan penyebaran anggaran yang selalu berbasis manusia. Padahal, imbuhnya, daerah-daerah wilayah timur adalah berbasis kepulauan yang memiliki laut yang luas.

"Oleh karena itu, kenyataan ini menyebabkan terjadi disparitas antara provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera dengan wilayah timur Indonesia semakin hari semakin timpang dan tidak adil," ujarnya.

Ia menegaskan  bahwa bila tidak ada pergeseran paradigma pembangunan nasional lebih mengarah ke Indonesia timur maka yang terjadi wilayah timur Indonesia semakin hari semakin tertinggal dan semakin terbelakang.

"Saya khawatir kondisi ini jika berlarut-larut akan berpengaruh terhadap berlangsungnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di masa mendatang. Oleh karena itu, saya mengimbau agar pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memprioritaskan pembentukan DOB di wilayah timur Indonesia," paparnya.

Selain itu, mantan Kepala Badan SAR Nasional ini mengungkapkan bahwa khusus di Provinsi Maluku selain pembentukan DOB, telah diputuskan pengelolaan pembangunan dan eksplorasi Blok Masela (onshore) diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong percepatan pembangunan dan mengurangi ketertinggalan di Provinsi Maluku.

"Pembentukan DOB merupakan salah satu solusi penting dalam mengejar ketertinggalan pembangunan Provinsi Maluku, tetapi eksplorasi Blok Masela juga menjadi solusi dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta mengurangi ketertinggalan di antaranya kemiskinan, lapangan pekerjaan, serta pendidikan," pungkasnya.