Banyak 'Nyinyir' Soal Tax Amnesty, CITA: Buktikan dengan Kerja Keras

Usai diputuskan secara politik dengan diloloskannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi UU, kini publik menanti bagaimana penerapan beleid yang dipercaya bakal mendatangkan duit sebesar Rp165 triliun ke negara.

Pemerintah pun langsung 'tancap gas'. Presiden Joko Widodo pun hadir langsung dalam rangka Pencanganan Program Pajak di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA ), Yustinus Prastowo mengapresiasi langkah DPR yang telah meloloskan Tax Amnesty menjadi UU. Dia berharap DPR tidak berhenti hanya menyelesaikan UU Tax Amnesty saja, melainkan berlanjut pada penuntasan reformasi perpajakan menyeluruh, termasuk merevisi UU Perpajakan, UU Perbankan, perluasan akses Fiskus ke data keuangan dan perbankan.

"Dicanangkannya Program Pengampunan Pajak barulah awal dari sebuah proyek besar bangsa ini untuk melakukan rekonsiliasi dan upaya-upaya terobosan mengatasi kemandekan dan kebuntuan ekonomi. Pengampunan pajak berpeluang merepatriasi dana yang tersimpan di luar negeri, memunculkan basis pajak baru, tambahan jumlah wajib pajak baru yang signifikan, menggairahkan perekonomian dan dunia usaha, membangun kepercayaan yang lebih kokoh, dan akhirnya mewujudkan ekonomi berdikari dan bangsa yang mandiri," kata Yustinus dalam pesan tertulisnya, Jumat (1/6/2016).

Kendati demikian, Yustinus berujar pengampunan pajak bakal menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dia memahami bahwa beleid ini tidak akan lepas dari tudingan bahwa program ini hanya akan menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, kompromi dengan pengemplang pajak atau dianggap sebagai pertanda lembeknya Pemerintah terhadap penghindar pajak.

"Hanya ada satu hal yang dapat dilakukan, yakni menjawab keragu-raguan itu dengan kerja keras dan koordinasi yang baik sehingga program ini berhasil sesuai harapan," imbuhnya.