Ketua DPP Partai Hanura Syarifuddin Sudding menegaskan Wiranto tidak akan melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum Partai Hanura kendati telah ditunjuk sebagai Menko Polhukam. Sudding menjamin sebagai Menteri, Wiranto tidak akan memanfaatkan jabatannya sebagai pejabat pemerintah, untuk kepentingan partainya. Sebagai Menko Polhukam, Sudding memastikan akan bererja total bagi negara.
"Pak Wiranto sudah memberikan arahan bahwa dia tidak akan meninggalkan jabatan ketua umumnya. Untuk itu dia akan menunjuk pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum untuk mengkoordinasikan berbagai keputusan Partai Hanura dengan dirinya. Pak Jokowi sendiri nampaknya sudah memahami hal ini karena ini tidak mengandung unsur rangkap jabatan," kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Sudding menambahkan keputusan Wiranto untuk tidak mundur karena Wiranto masih dibutuhkan juga sebagai perekat di Hanura. Sementara ketika ditanyakan apakah tidak lebih baik jika Wiranto menjadi ketua dewan Pembina di Partai Hanura, Sudding menjelaskan bahwa dalam AD/ART Partai Hanura tidak ada jabatan Ketua Dewan Pembina.
"Makanya Pak Wiranto tetap akan menjadi ketua umum," tegasnya.
Terkait tudingan sejumlah aktivis HAM bahwa Wiranto masih terkait dengan peristiwa HAM di masa lalu, Sudding mengatakan bahwa itu adalah isu lama yang selalu diulang-ulang, namun faktanya tidak ada kebenaran atas tuduhan tersebut.
"Setiap kali Pak Wiranto mau capres ataupun melakukan hal lain atau ditunjuk menteri seperti saat ini, isu itu selalu muncul. Tidak ada kebenaran dalam hal itu," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
