Kiara Ingatkan Defisit Anggaran Bisa Pengaruhi Kelautan

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa mempengaruhi kinerja pelaksanaan program yang dilakukan pada sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"Tren defisit anggaran negara kian membesar, yakni 2,35 persen dalam APBN-P Tahun 2016. Oleh karena itu, negara mesti melakukan penghematan terhadap pos-pos belanja modal kementerian/lembaga negara yang tidak bermanfaat secara langsung kepada masyarakat pesisir," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Menurut Abdul Halim, sejumlah penghematan itu antara lain bisa dilaksanakan dengan memotong perjalanan dinas dan pembangunan infrastruktur yang dipaksakan.

Pusat Data dan Informasi Kiara mencatat bahwa defisit APBN meningkat dalam 12 tahun terakhir, dari tahun 2005-2016.

"Besarnya defisit APBN disebabkan oleh realisasi pendapatan negara dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) mengalami penurunan, di antaranya PNBP Perikanan," katanya.

Ironisnya, ujar dia, penurunan PNBP Perikanan terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diketahui giat dalam menggaungkan konsep poros maritim dunia.

Pusat Data dan Informasi KIARA juga mencatat, PNBP Perikanan menurun drastis antara tahun 2014-2015, dari Rp216,4 miliar menjadi Rp79,3 miliar.

Penurunan itu, ucap Abdul Halim, di antaranya disebabkan oleh ketidakpastian usaha perikanan tangkap akibat pemberlakuan regulasi yang tarik-ulur dan tidak diakhiri dengan penegakan hukum yang adil dan terbuka.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan besarnya defisit anggaran yang mencapai 2,41 persen terhadap PDB pada RAPBN 2017 karena pemerintah ingin menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Defisit besar karena pendapatan sangat ketat. Akan tetapi, kami tidak ingin mengurangi belanja karena harus menjaga momentum dan akselerasi pertumbuhan," kata Sri dalam jumpa pers mengenai nota keuangan dan RUU APBN 2017 di Jakarta, Selasa (16/8).

Sri menjelaskan defisit anggaran sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen terhadap PDB berasal dari proyeksi pendapatan negara sebesar Rp1.737,6 triliun dan perkiraan belanja negara sebesar Rp2.070,5 triliun.

Untuk menutup defisit anggaran tersebut, kata Sri, pemerintah masih akan bergantung pada sumber pembiayaan utang di antaranya dari penerbitan SUN sebesar Rp389 triliun dengan tetap mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman.

Sri juga memastikan pendanaan dari utang itu akan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makroekonomi serta mengoptimalkan pembiayaan untuk kegiatan kreatif dan inovatif agar mampu mendorong pembangunan.

Dari pembiayaan anggaran tersebut, sebagian akan digunakan untuk pembiayaan investasi Rp49,1 triliun, pemberian pinjaman Rp6,4 triliun, dan kewajiban penjaminan Rp0,9 triliun. (Ant)