Ombudsman Harap Harta Tersangka Nur Alam Disita

Anggota Ombudsman RI Dr Laode Ida mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat segera menyita harta tersangka korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang terlibat dalam kasus kebijakan dan perolehan "commitment fee" pertambangan nikel.

"KPK harus memanfaatkan kasus Nur Alam untuk berkontribusi pada pemasukan negara. Kebetulan sekali pemerintah sedang kesulitan anggaran, sehingga dengan gerakan cepat KPK bisa secara nyata memberi gambaran besaran dana yang bisa diperoleh dari kasus ini," katanya kepada pers di Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Anggota Ombudsman tersebut mengemukakan keterangan itu terkait ditetapkannya Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam belum lama berselang sebagai tersangka kasus korupsi.

Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra pada 2009-2014.

Penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti dan sedang diperbanyak lagi serta telah menetapkan Nur Alam sebagai tersangka.

Menurut Laode Ida, potensi pemasukan negara dari kasus korupsi Nur Alam sangat besar. Kekayaan Nur Alam diindikasikan berlebihan dan tidak masuk akal. Sumber utama dari kekayaannya berasal dari para pemilik izin pertambangan yang tidak membayar pajak, royalti, dan dana rehabilitasi lingkungan.

Selain harta Nur Alam yang diindikasikan diperoleh secara ilegal, harta pihak-pihak yang juga menikmati aliran dana seperti yang diindikasikan oleh KPK juga harus disita, sehingga tidak ada penikmat "harta ilegal" yang disisakan.

Dalam kaitan ini setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan KPK bekerja sama dengan pemerintah, yakni memaksa para pemilik administrasi izin pertambangan untuk segera melunasi semua kewajibannya dan atau membatalkan sekaligus melelang izin-izin pertambangan yang bermasalah itu, kata Laode Ida.

"Dengan strategi seperti ini kontribusi KPK dalam tugas pemberantasan korupsi akan terlihat secara nyata," katanya sambil menambahkan bahwa KPK seharusnya tidak hanya menggunakan anggaran negara yang besar dalam menjalankan tugasnya, melainkan juga memberi nilai tambah pada pemasukan negara dari harta ilegal pejabat korup berikut para penikmatnya.

Anggota Ombudsman itu juga memperkirakan jumlah uang yang bisa masuk dari operasi penyitaan harta ilegal dan dari pebisnis nakal dalam bidang pertambangan dan bidang-bidang lainnya jauh lebih besar dibandingkan dengan uang APBN yang digunakan selama ini. (Ant)