Pendukung Ahok Persoalkan Keterlibatan Nusron Wahid

Warta Ekonomi, Jakarta -

Desakan agar pejabat setingkat menteri dan pejabat negara yang terlibat dalam tim sukses Basuki Tjahaja Purnama untuk mundur, juga dilontarkan oleh para pendukung Ahok. Relawan #JakartaHebat menuturkan amat tidak etis jika Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, komisaris BUMN Danareksa Kartika Rini Djoemadi dan komisaris BUMN JICT Taufan Hunneman mendukung dan manjadi timses pemenangan Basuki Tjahaja Purnama dalam pilgub DKI.

"Ini soal etika dan ada peraturan yang dilanggar. Kami ingin Ahok menang melalui fair play. Jangan sampai hal tersebut justru diciderai oleh keteribatan pejabat setingkat menteri dan komisaris BUMN yang masih menjabat," ujar koordinator #JakartaHebat Fauzan Luthsa dalam keterangannya yang diterima Redaksi Warta Ekonomi di Jakarta, Selasa (23/8/2016) di Jakarta.

Menurutnya, disaat banyak negative campaign yang dilontarkan oleh kubu anti-Ahok, tim sukses Ahok justru harus mengedepankan politik etis dan menunjukkan persaingan sehat dalam kontestasi politik. "Karena pilkada bukan soal berkuasa an sich, melainkan juga pendidikan politik bagi masyarakat bagaimana bersaing mendapatkan amanah publik dengan cara yang elegan. Dengan begitu, pilkada tak hanya menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tapi juga masyarakat mendapatkan multiplier effect seperti apa politik yang sehat itu," tambahnya.

mantan aktivis gerakan mahasiswa '98 ini menuturkan secara kalkulasi politik, laju Basuki Tjahaja Purnama tidak terbendung lagi. Apalagi dengan rapuhnya koalisi kekeluargaan yang mengusung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Ia menambahkan, sebaiknya presiden Jokowi mengevaluasi keterlibatan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang menjadi ketua tim pemenangan Ahok dan menteri BUMN menindak tegas komisaris BUMN Danareksa Kartika Rini Djoemadi dan komisaris BUMN JICT Taufan Hunneman. "Apa mas Nusron sudah yakin bekerja maksimal untuk TKI kita sehingga berani duoble job? Ini lebih ke soal etika. Ahok harus menang dengan tetap menjunjung etika sosial yang selama ini melekat pada dirinya. Begitu juga dengan keterlibatan dua komisaris BUMN, apakah mereka sudah yakin sukses mengawal revolusi mental dan Nawa Cita didalam BUMN tepatnya bertugas?" tanya mantan aktivis FAMRED ini.

Koordinator #JakartaHebat ini menuturkan, ada potensi kuat peraturan dan perundangan yang dilanggar oleh Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, komisaris BUMN Danareksa Kartika Rini Djoemadi dan komisaris BUMN JICT Taufan Hunneman. Diantaranya, UU Pilkada 10/2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 1/2015 tentang penetapan perppu no 1/2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi UU yang dijabarkan dalam Pasal 70 ayat (1).

Selain itu, ada juga potensi pelanggaran surat edaran Menteri BUMN yakni SE-08/MBU/10/2015 tentang netralitas Aparatur Sipil Negara serta larangan
penggunaan Aset Pemerintah dalam Pilkada yang ditujukan kepada para pejabat eselon I,II,III,IV serta pejabat fungsional umum di lingkungan kemeterian BUMN.

"Masyarakat dapat menilai kinerja Ahok selama jadi gubernur dan ahok merupakan antitesa politisi kita yang miskin inovasi dan korup, sebagai kelompok yang mendukung nilai-nilai yang diusung Ahok, kita mendorong kontestasi politik dalam pilkada DKI berjalan dengan menjunjung etika," tambahnya.

Fauzan menuturkan, sebaiknya Basuki Tjahaja Purnama menolak keterlibatan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, komisaris BUMN Danareksa Kartika Rini Djoemadi dan komisaris BUMN JICT Taufan Hunneman. "Jangan sampai hal yang salah ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya dibenarkan karena dianggap kelaziman," sambungnya.

Mantan aktivis FAMRED '98 ini menuturkan, sebaiknya Nusron Wahid, Kartika Rini Djoemadi dan Taufan Hunneman, mengundurkan diri dari jabatannya jika masih berminat menjadi tim sukses. "Semoga mereka segera menentukan pilihan. Jangan rusak reputasi Ahok dengan hal-hal seperti ini," tutupnya.