BKPM-Polri Perkuat Jaminan Keamanan Berinvestasi di Indonesia

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti kesepakatan kerja sama untuk mendorong jaminan keamanan investasi yang telah disepakati sebelumnya pada 32 Februari 2016.

Kali ini, BKPM yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis dan Polri yang diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Syafruddin sepakat menandatangani pedoman kerja tentang Koordinasi Perlindungan dan Keamanan bagi Dunia Usaha untuk Mendukung Kegiatan Investasi di Indonesia. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Kepala BKPM Thomas Lembong dan Kapolri Tito Karnavian.

Lembong mengatakan kerja sama tersebut menghasilkan pedoman kerja baik untuk BKPM maupun Polri untuk menjamin keamanan investasi. Diharapkan dengan kerja sama itu, BKPM dan Polri dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala ganguan keamanan yang dihadapi investor serta dapat mencari jalan keluarnya.

"Mengingat investasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional maka diperlukan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Polri," ujar dia di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Apalagi, lanjut Lembong, di tengah pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu, direct investment menjadi instrumen yang sangat penting bagi ekonomi Indonesia, terutama peningkatan pendapatan negara.

"Seluruh negara berkompetisi untuk mendapatkan investasi dan kepastian serta keamanan menjadi isu yang sangat penting yang menjadi concern investor. Para investor tentunya sangat mengharapkan agar jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia dapat benar-benar terwujud," jelas Lembong.

Sementara itu, Tito menambahkan bahwa dalam mendorong investasi di Indonesia memang kepolisian memiliki peran tersendiri di mana untuk menjaring investor asing salah satunya negara harus menjamin kepastian hukum dan keamanan.

"Kalau jaminan keamanan itu 100 persen tugasnya polisi. Yang diharapkan investor agar mereka dapat kenyamanan dalam beraktivitas. Jangan sampai ada gangguan demonstrasi, premanisme, dipalak. Mulai dari preman beneran atau preman berseragam," tegas Tito.