Dua Tahun Pemerintah Jokowi, PKB: Ada Pujian Ada Kekurangan

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengaku selama dua tahun jalannya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah ada pencapaian positif dibidang pertanian dan perikanan. Di dua bidang tersebut, lanjutnya, saat ini Jokowi telah memberikan perubahan terutama pembebasan praktik pungutan liar (pungli) dan suap.

"Memang sudah ada pencapaian-pencapaian tertentu yang perlu diapresiasi seperti gebrakan-gebrakan suap dan pungli, ini harus dilanjutkan dengan konsisten di lapangan sampai persoalan pungli tidak menjadi budaya dan tidak berhenti hanya di media," kata Daniel di Gedung DPR, Selasa (18/10/2016).

Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan bahwa konsistensi untuk menghapus praktik pungli harus terus digalakan. Dia berharap gebrakan ini tidak hanya terhenti untuk dipamerkan di media saja alias bukan hanya untuk tujuan pencitraan semata.

Kendati demikian, Daniel menilai dua tahun pemerintahan Jokowi saat ini masih ada capaian yang belum terealisasi di bidang maritim. Sebagaimana janji Jokowi saat pilpres 2014 yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim.

"Tapi masih ada yang belum tercapai seperti poros maritim yang bukannya semakin tercapai tapi malah mundur. Setelah pemberantasan ilegal fishing berjalan cukup baik, tapi kekuatan perikanan nasional pun dilemahkan bahkan menuju kehancuran yang semakin terpuruk. Jadi bila ada yang kurang dari pemerintahan Jokowi adalah dunia perikanan dan kelautan yang terpuruk. Kita sangat prihatin karena justru itu program unggulan dan janji Jokowi untuk wujudkan poros maritim," pungkasnya.

Selain itu, di bidang kedaulatan pangan diakuinya telah memberikan kemajuan, seperti terpenuhinya kebutuhan pangan masing-masing provinsi yang mandiri dan tidak perlu bergantu dengan provinsi lain. Dia pun menyarankan agar prestasi itu tetap dipertahankan dan dia menyarankan agar dana desa bisa dimanfaatkan untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau semacam Bulog ditingkat desa agar kedaulatan pangan semakin solid.

"Waktu efektif Presiden Jokowi dan kabinetnya tinggal 2 tahun lagi dan ini sangat menentukan. Bila 2 tahun tidak ada perkembangan yang berarti itu sangat menpengaruhi keberhasilan pemerintah. Semuanya harus fokus capai ukuran-ukuran kinerja sesuai tupoksinya, Jadi sisa waktu ini, pemerintah harus benar-benar fokus pada visi misi awal karena sejak awal pemerintahan ini sudah memiliki visi besar maupun ukuran konkrit yang mau dicapai," pungkasnya.