Pemerintah Gelontorkan Rp1,6 Triliun Bangun Rumah Tidak Layak Huni

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,6 triliun lebih untuk merealisasikan program pembangunan rumah tidak layak huni di 33 provinsi selama 2017.

"Target pembangunan RTLH secara nasional tahun ini sebanyak 94 ribu unit, dan tersebar kabupaten/kota di 33 provinsi kecuali DKI Jakarta," kata Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jendral Perumahan Swadaya Kemen-PU PR, Sumarno usai memberikan sosialisasi program bantuan sosial perumahan swadaya (BSPS) di Tulungagung, Jawa Timur, Senin (24/10/2016).

Ia menjelaskan, 98 persen program bantuan perumahan swadaya berupa renovasi yang diberikan dalam bentuk material barang/bangunan, seperti semen, bata merah/batako, genteng, kayu dan sebagainya.

Sementara untuk ongkos tenaga kerja dan kelebihan pagu pekerjaan fisik jika melebihi volume bantuan, sepenuhnya menjadi beban pemilik rumah bersangkutan, katanya.

"Besaran bantuan BSPS ini bervariasi, ada kualitas ringan dengan besaran subsidi sebesar Rp7,5 juta, sedang sebesar Rp10 juta, dan berat sebesar Rp15 juta. Bergantung pengajuan dan hasil verifikasi lapangan," ujarnya.

Dari total 94 ribu unit RTLH yang masuk target pekerjaan BSPS selama kurun 2016, kata Sumarno, sebanyak 93 ribu berupa pekerjaan renovasi.

Sementara sisanya sebanyak 1.000 unit merupakan bantuan pembangunan baru dengan syarat keluarga atau pasangan suami-istri tidak mampu yang masih hidup menumpang di orang tua, sewa/kontrak, namun sudah memiliki lahan untuk pendirian rumahnya.

"Tapi di Tulungagung tidak ada. Besar bantuan pembangunan unit rumah baru ini sebesar Rp30 juta," katanya.

Menurut penjelasan Sumarno, program BSPS atau perumahan swadaya itu sudah dirintis sejak 2006 sebagai bagian dari kebijakan "millenium development goals" pemerintah pusat untuk pengentasan kemiskinan secara nasional.

Hasilnya, secara bertahap volume RTLH melalui program perumahan swadaya terus berkurang.

Dari total target RTLH yang awalnya tercatat mencapai 3,7 juta unit, secara bertahap jumlah tersebut terus berkurang dan Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi menargetkan penurunan volume rumah tidak layak huni hingga kisaran satu juta unit pada 2019.

"Di Kemen-PU PR ada beberapa direktorat jendral yang menangani masalah perumahan rakyat ini, ada dirjen perumahan swadaya, dirjen perumahan susun dan beberapa bidang lain yang semuanya saat ini berkerja menyelesaikan target di atas bersama-sama," kata Sumarno. (Ant)