Upaya Pertamina Wujudkan BBM Satu Harga (2)

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah untuk mengkaji secara mendalam pola transportasi bahan bakar minyak di berbagai daerah sehingga kebijakan satu harga jual BBM dapat dicapai.

Setelah kajian dilakukan, barulah menyeragamkan harga BBM di seluruh Indonesia. Bagaimanapun langkah Presiden Jokowi dengan program satu harga BBM di Papua perlu dipuji, tapi harus dengan kajian matang agar dana subsidi BBM tidak dimanipulasi.

Sebenarnya yang harus dikaji pemerintah adalah bagaimana bisa terjadi kesenjangan harga BBM yang terlalu jauh antara Papua dengan Jawa. Ini merupakan masalah distribusi yang dilakukan Partamina. Selama ini harga BBM di Papua yang paling tinggi itu terjadi di daerah-daerah pedalaman.

Distribusi BBM ke pedalaman ini yang bermasalah, termasuk pedalaman di Kalimantan, Maluku, dan Sumatera. Padahal, distribusi BBM lewat jalur laut jauh lebih murah daripada darat. Apalagi sudah ada 141 pelabuhan di Tanah Air yang bisa disinggahi untuk mendistibusikan BBM.

Memang harus diakui bahwa Indonesia kekurangan angkutan transportasi logistik massal, terutama ke daerah-daerah terpencil.

Angkutan kereta massal untuk mengngkut logistik belum banyak. Di luar negeri, transportasi logistik massal begitu banyak tersedia dan bisa menjangkau ke daerah-daerah pedalaman. Di Australia dan China, harga BBM di daerah pelosok yang terkecil sekalipun sudah sama.

Padahal bila sudah ada penyatuan harga BBM, itu bisa berdampak positif pada iklim usaha. Pertumbuhan ekonomi juga bisa bergerak naik. BBM yang menjadi energi primer masih wajib disubsidi, terutama untuk transportasi publik dan logistik.

Ketua Umum Kadin Papua Adolf Alpius Asmuruf menyatakan pihaknya mendukung program BBM Satu Harga di Papua dan Papua Barat" karena akan berdampak pada banyak hal dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang ada di wilayah pegunungan Papua.

Jika satu harga menjadi penarik bagi investor untuk datang ke Papua, tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Papua yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Semua pihak harus ikut mengawasi dan mendorong terlaksananya kebijakan ini menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera sesuai harapan seluruh rakyat Papua.

Ketua DPD Gapensi Provinsi Papua Erick Wally, menilai bila pihaknya sebagai pelaku uaha di bidang konstruksi membutuhkan pasokan BBM yang baik di wilayah tertentu, dan dengan harga yang sama, maka hal tersebut akan semakin mempermudah pekerjaan mereka.

Dengan program BBM Satu Harga di Papua sebenarnya sangat membantu. Itu angin segar untuk dunia usaha karena kadang keterlambatan pekerjaan di daerah tertentu karena masalah BBM.

Kejadian selama ini di daerah tertentu BBM sulit di dapat, bahkan bila ada pun akan membeku karena suhu yang sangat dingin karena berada di wilayah pegunungan Papua.

Dengan program tersebut niatan Presiden diharapkan betul-betul mengamalkan sila kelima Pancasila bisa terwujud dalam waktu yang tidak lama dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua. (Ant)