Bahlil: Impor Solar 2026 Masih Dibuka untuk Kualitas Tinggi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia belum bisa lepas 100% dari ketergantungan impor solar pada 2026. Meskipun program biodiesel (B40) sukses memangkas impor secara masif, pemerintah masih akan membuka keran impor untuk solar kualitas tinggi (CN 51) karena kapasitas kilang domestik yang belum memadai untuk spesifikasi industri tertentu.

Ia menegaskan bahwa target swasembada solar yang dikejar pemerintah saat ini difokuskan pada solar CN 48 untuk kebutuhan konsumsi umum dan transportasi publik, sementara solar CN 51 masih memerlukan pasokan dari luar negeri.

“Solar itu ada dua tipe ya. Tipe 48 ini yang dipakai oleh umum, mobil-mobil ya mobil umum, fasilitas umum, dan tipe 51 ini adalah solar yang kualitas tinggi. Ini biasanya dipakai untuk alat-alat berat di ketinggian yang dingin seperti di Freeport,” ujar Bahlil, dalam paparan kinerja Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (9/1/2026).

Baca Juga: Impor Solar Terpangkas 3,3 Juta Ton Gara-gara B40, Bahlil Targetkan Setop di Semester II 2026

Menurut Bahlil, produksi solar CN 51 di dalam negeri masih sangat terbatas, sehingga impor tetap diperlukan guna menjaga keberlangsungan operasional sektor industri strategis. “Kita sampai dengan hari ini belum cukup untuk kita memproduksi dalam negeri kalau yang solar 51. Nah untuk solar 51 ini kita masih ada opsi untuk kita melakukan impor dari luar karena kita untuk industri dalam negeri kita belum cukup,” katanya.

Di sisi lain, Bahlil menegaskan keberhasilan program mandatori biodiesel B40 dalam menekan impor solar secara agregat. Sepanjang 2025, volume impor solar nasional tercatat turun menjadi sekitar 5 juta ton, menyusut tajam dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai 8,3 juta ton. Penurunan sekitar 3,3 juta ton tersebut diklaim sebagai dampak langsung dari peningkatan bauran biodiesel.

Data laporan kinerja Kementerian ESDM mencatat program biodiesel sepanjang 2025 berkontribusi terhadap penghematan devisa sebesar Rp130,21 triliun. Selain itu, hilirisasi minyak sawit menjadi biodiesel meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp20,43 triliun, dengan realisasi penyaluran biodiesel mencapai 14,2 juta kiloliter atau 105,2% dari target tahunan.

Baca Juga: Bahlil Targetkan RI Setop Impor Solar di 2026, Ini Syaratnya

Meski impor solar CN 51 masih dibuka, Bahlil menyatakan pemerintah menargetkan penghentian impor solar CN 48 mulai 2026. Target tersebut akan didukung oleh uji coba program B50 yang direncanakan rampung pada semester I 2026 serta beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur.

“Insyaallah tolong doakan, di tahun 2026 untuk biodiesel B50 sudah dalam uji coba akan selesai di semester pertama. Kalau B50 kita pakai dan RDMP kita di Kalimantan Timur yang insyaallah kita akan resmikan dalam waktu dekat sudah terjadi, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026,” tegas Bahlil.

Ia menambahkan, kebijakan energi nasional diarahkan untuk mengamankan kebutuhan domestik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku biodiesel dari dalam negeri. “Perintah Pak Presiden Prabowo, kita butuh survival. Apapun harus kita lakukan untuk mengamankan kepentingan domestik. Sawit ini kan bicara Pasal 33, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Itu bicara tentang kedaulatan,” ujarnya.