Jokowi: Demostrasi adalah Hak Namun Jangan Anarkis

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan masyarakat untuk melakukan demostrasi. Pasalnya, demostrasi adalah hak demokratis setiap warga Indonesia. Hal ini terkait rencananya berbagai organisasi yang akan melancarkan demo aksi bela Islam besar-besaran pada 4 November 2016 mendatang. Kendati begitu, Jokowi mengingatkan agar pendemo tidak memaksakan kehendak dan berlaku anarkis.

"Demonstrasi adalah hak demokratis setiap warga, boleh saja. tapi yang penting jangan memaksakan kehendak atau yang merusak, anarkis yang tidak boleh," ujar Jokowi di sela acara Hari Menabung Nasional di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (31/10/2016).

Dikatakannya, pemerintah menjamin warga negara untuk menyampaikan pendapatnya tapi tetap mengutamakan ketertiban umum.

"Saya sudah memerintahkan aparat untuk bersiaga dan berjaga melakukan tugasnya dengan profesional," tuturnya.

Sementara itu, menurut Wakil Kepala Polda (Wakalpoda) Metro Jaya Brigjen Suntana, untuk mengantisipasi aksi demonstrasi itu, otoritas Polda Metro Jaya telah mempersiapkan 7.000 personel. Untuk tetap menjaga situasi kondusif di Ibu Kota, semua pihak diminta untuk berunjuk rasa secara damai.

Orang nomor dua di Polda Metro itu mengimbau pihak-pihak yang berunjuk rasa untuk menyalurkan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarki. Warga dari luar juga diimbau untuk tidak datang ke Jakarta. Aksi demo sebaiknya dilakukan tempat masing-masing sehingga Jakarta bisa dijaga dengan aman dan kondusif.

"Polisi akan melakukan pengamanan khusus di bandara, terminal, dan stasiun pada 4 November nanti sesuai standar prosedur. Konsentrasi pengamanan diprioritaskan di berbagai lokasi yang dimungkinkan adanya kerawanan bentrok dan konflik," tukasnya.