Adu Argumen KJP dan KIP Berlanjut

Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta hari keempat, Senin, masih diwarnai adu argumen terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Dua calon gunbernur, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saling berbalas argumen saat melakukan sosialisasi dan kunjungan ke masyarakat. Sementara Kubu Agus-Silvi, di hari keempat ini, melakukan kunjungan ke media.

Isu KJP dan KIP tersebut dilempar oleh Anies Baswedan. Anies dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah menolak program KIP di DKI Jakarta. Padahal hal itu merupakan program pemerintah pusat.

Dikutip dari laman kjp.jakarta.go.id, KJP merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperuntukkan bagi siswa tidak mampu yang bersekolah dan berdomisili di Jakarta. KJP diberikan kepada siswa SD hingga SMA/SMK, dan PKBM.

KJP memberikan dana rutin bulanan yang diambil setiap tanggal 10. Untuk anak SD/MI/SDLB mendapatkan Rp100 ribu, SMP/MTs/SMPLB mendapatkan Rp150 ribu, SMA/MA/SMALB/SMK/ mendapatakan Rp200 ribu, dan PKBM mendapatkan Rp100 ribu. KIP juga memberikan dana sebesar Rp500 ribu per semester.

Selain itu, bagi mereka yang bersekolah di swasta (mengingat sekolah negeri digratiskan SPP-nya), mendapatkan dana untuk biaya SPP yang langsung dibayar lewat rekening (autodebet).

Untuk siswa SD/MI/SDLB mendapatkan Rp130 ribu per bulan, SMP/MTs/SMPLB mendapatkan Rp170 ribu per bulan, SMA/MA/SMALB/SMK/ mendapatkan Rp290 ribu per bulan dan PKBM mendapatkan Rp240 ribu per bulan.

Bila dana SPP tersebut kurang menjadi tanggung jawab masoig-masing siswa, namun bila ternyata sisa akan menjadi tabungan sebagai hak siswa.

Sementara program KIP diinisiasi oleh pemerintah pusat yang juga menjadi pendamping bagi program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Berdasarkan laman indonesiapintar.kemenag.go.id, bantuan KIP diberikan berdampingan dengan program BSM.

Dana yang dialokasikan untuk tingkat SD/MI adalah sebesar Rp225.000/semester (Rp450.000 per tahun), tingkat SMP/MTs Rp375.000/semester (Rp750.000 per tahun) dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar Rp500.000/semester (Rp1.000.000 per tahun).

KIP merupakan bantuan tunai pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan siswa seperti pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah, biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa/ iuran bulanan siswa, biaya kursus/les tambahan dan keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah.

Pada kampanyenya di hari keempat ini, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Anies kepada wartawan menyatakan bahwa KIP dan KJP itu saling melengkapi.

"KJP itu keuntungannya nontunai, sudah ditentukan apa saja. Kalau KIP itu sifatnya tunai dan bisa meng-cover hal-hal yang tidak ada dalam KJP," kata Anies kepada wartawan. Sehingga hal-hal seperti tugas sekolah, ekstrakurikuler dan keperluan lainnya untuk sekolah dapat menggunakan dana KIP tersebut Karena itu, Anies tidak sepakat bila pemberian KIP dan KJP secara bersamaan merupakan hal yang mubazir karena berarti memberikan bantuan yang sama secara ganda.

Anies bercerita, saat dirinya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mentransfer bantuan program KIP kepada nomor rekening siswa miskin di Jakarta. Namun pada kenyataannya serapannya rendah.

Pada 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat sebanyak 117.414 siswa di DKI Jakarta menerima KIP. Namun, hingga 25 April 2016, Anies mencatat ada 87.627 siswa (74,6 persen) yang tidak mencairkan dana KIP yang berasal dari Program Indonesia Pintar (PIP) itu.

Usut punya usut, anak-anak penerima KIP di Jakarta takut mencairkan dananya karena dilarang melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

"Mereka takut mencairkan KIP karena diancam KJP-nya akan dicabut," ujarnya.

Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies saat itu sudah pernah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dijawab melalui surat oleh Sekretaris Daerah Saefullah.

Isi surat jawaban itu menyatakan DKI Jakarta sudah memiliki program KJP dan meminta agar bantuan dana untuk siswa miskin di Jakarta dialihkan ke daerah lain.

Dalam sejumlah kesempatan Ahok menepis hal itu. Menurut Ahok, KIP dirancang untuk siswa di luar Jakarta. Di Jakarta, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan KJP. Besaran KJP sendiri disesuaikan dengan hasil riset Bank Dunia. Hal itu juga sudah dilaporkan kepada Presiden.

Usai mengunjungi RPTRA Kecapi di Jalan Kebagusan IV, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada kampanye hari keempat, Ahok menilai justru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan malas untuk mencari data sendiri dan hanya memanfaatkan data KJP.

"Sebetulnya itu bukan menolak Kartu Indonesia Pintar. Saya sudah lapor Presiden, sebaiknya Kementerian Pendidikan itu jangan, dalam tanda kutip, malas cari data karena data yang paling lengkap kan KJP," katanya Ahok tetap mengusulkan agar KIP diberikan kepada warga di luar Jakarta. "Kasihan kan orang Indonesia anak-anak kita yang lain di kampung-kampung yang tidak punya duit. Jakarta ini kan sudah gede bangat KJP-nya, dia bisa kuliah dikasih Rp18 juta lagi (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul/KJMU). Itu aja asasnya," katanya.

Jalan dan Banjir Sementara itu, perbaikan jalan dan banjir juga menjadi salah satu isu yang disampaikan masyarakat kepada Anies dan Ahok yang melaksanakan kampanye ke masyarakat.

Anis mengawali kegiatannya pada kampanye hari keempat, Senin, blusukan sambil berbelanja satu kilogram udang, dua papan tempe, dan kue cucur di Pasar Bambu Kuning, Sunter Agung, Jakarta Utara.

Saat mengunjungi Tanjung Priok dan bertemu dengan warga sekitar, Anies memperoleh keluhan dari warga Jalan Papanggo. Warga mengeluhkan jalan rusak yang tidak kunjung selesai diperbaiki meskipun sudah mengadu ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Warga Papanggo mengaku sudah hampir 15 tahun berkali-kali mengadu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki jalan. Namun, sudah berganti lurah lima kali, pengaduan itu belum juga ditanggapi.

"Kami ingin Pak Anies bisa memperbaiki," kata M Suhandi, salah satu warga saat bertemu dengan Anies. Suhandi bersama sejumlah warga bahkan langsung menyerahkan proposal perbaikan jalan kepada Anies.

Anies menerima keluhan tersebut dan berjanji akan membuat sistem yang responsif terhadap keluhan warga dengan menggunakan teknologi digital bila dirinya menjadi Gubernur DKI.

"Aspirasi masyarakat bisa dengan mudah untuk dikelola. Nanti perlu ada sistem digital agar bisa direspons secara cepat," kata Anies.

Sementara itu, Ahok mengawali kegiatan kampanyenya sejak pagi dengan menemui warga yang berada di Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga menyambut rombongan Ahok. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yuke Yurike dan Meri Hotma turut dalam rombongan.

Banjir menjadi salah satu tema yang diangkat masyarakat dalam pertemuan itu. "Setiap kali hujan turun, daerah ini pasti selalu banjir. Penyebabnya bukan hanya hujan setempat, tapi juga banjir kiriman. Kali yang ada di sini dangkal," kata Abdul (40), warga RT 12 RW 04, Kebagusan.

Untuk itu, ia pun meminta agar calon gubernur itu segera melakukan revitalisasi Kali Baru, yakni dengan mengeruk dan membuat kali tersebut lebih dalam sehingga tidak lagi terjadi banjir.

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga berkampanye di Srengseng Sawah.

Dalam kampanye di wilayah Kecamatan Jagakarsa di Jakarta Selatan tersebut, Ahok mengatakan perlu banyak lahan kosong untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda sebagian kawasan Kecamatan Jagakarsa di Jakarta Selatan.

"Intinya, kami butuh banyak lahan kosong supaya alat-alat berat bisa masuk ke dalam dan melakukan pengerukan di Kali Baru. Selama ini alat-alat berat tidak bisa menjangkau hingga ke dalam, daerah hunian warga," kata Basuki. (Ant/Muhammad Arief Iskandar)