Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pramono Anung Pamer Sudah Gelontorkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Rp142 Miliar

Pramono Anung Pamer Sudah Gelontorkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Rp142 Miliar Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. 

Pramono memaparkan tiga program prioritas utama yang menjadi fokus kebijakan pendidikan, yakni pemutihan ijazah, pengiriman alumni SMK ke luar negeri, serta penyaluran bantuan peduli bencana.

"Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memperluas akses pendidikan. Baik itu KJP, KJMU, pemutihan ijazah, perbaikan infrastruktur, hingga 103 sekolah swasta gratis tetap menjadi prioritas utama," ujar Pramono pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 yang digelar di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5).

Pada program pemutihan ijazah, Pemprov DKI menggandeng Baznas Bazis DKI Jakarta untuk menebus ijazah yang tertahan milik 2.026 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga PKBM. Program ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,9 miliar.

Selain itu, sebanyak 561 lulusan SMK asal Jakarta akan diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri guna meningkatkan daya saing global. Negara tujuan utama program ini meliputi Jepang, Malaysia, dan Jerman.

Di sektor bantuan sosial, Pemprov DKI melalui Gerakan Distrik Peduli juga menyalurkan donasi senilai Rp2,28 miliar. Bantuan tersebut digunakan untuk memulihkan sarana belajar di 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara, dan 46 sekolah di Sumatera Barat.

Pramono juga mengumumkan pencairan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap I Tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp142 miliar. Bantuan ini disalurkan kepada 15.825 mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Ia menjelaskan bahwa jumlah penerima KJMU telah disesuaikan berdasarkan verifikasi data terbaru. Penyesuaian ini mencakup penghapusan penerima yang telah lulus, cuti akademik, memiliki nilai di bawah standar, meninggal dunia, atau telah menerima program KIP Kuliah dari pemerintah pusat.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, termasuk program 103 sekolah swasta gratis, Pramono optimistis ekosistem pendidikan di Jakarta akan semakin inklusif dan merata.

"Dengan berbagai program ini, saya yakin Jakarta bisa terus menjadi role model pendidikan di Indonesia," tutup Pramono.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat