Investasi Industri Farmasi Masih Rendah, BKPM Kumpulkan Stakeholder Kesehatan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumpulkan seluruh stakeholder bidang kesehatan di Kantor Pusat BKPM, Jakarta, Kamis (3/11/2016). Pertemuan ini dalam rangka evaluasi paket kebijakan ekonomi sektor farmasi.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan bahwa sejak September 2015 hingga saat ini pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi.

"Dialog ini kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan-kebijakan di bidang farmasi. Apakah ada perubahan atau tidak," kata Azhar dalam sambutannya.

Azhar menambahkan bahwa dalam lima tahun terakhir pertumbuhan industri farmasi sebetulnya mengalami stagnasi. Dari 2011 hingga 2016 total investasinya mencapai Rp8,9 triliun.

"Lima tahun terakhir perkembangan industri farmasi sebetulnya biasa saja tidak meningkat pesat. Tiap tahun selalu ada, tetapi nilainya tidak begitu banyak," tambahnya.

Selanjutnya, ia mengatakan ada 394 izin yang diberikan dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Azhar mengatakan, secara umum perkembangan investasi pada triwulan III-2016 naik 10,7%; dibandingkan periode yang sama 2015 atau mencapai Rp423 triliun.

"Selama triwulan III ini meningkat 10,7% dibanding periode yang sama tahun lalu, tahun ini setelah sembilan bulan pertama itu Rp423 triliun, itu adalah realisasi bukan komitmen," ujar Azhar.

Namun, jika dibandingkan dengan komitmen atau minat dari negara lain untuk investasi hingga September 2016 ada Rp1.800 triliun, meningkat 54% dari tahun kemarin. Azhar optimistis dengan potensi minat tersebut akan terealisasi, jika melihat naiknya tingkat kemudahan berusaha Indonesia yang meningkat 15 peringkat ke nomor 91.

"Survei dari dunia, Indonesia termasuk negara yang diminati investasi di dunia, jadi itu membuat kita optimis, kalau kita lihat, negara-negara yang banyak melakukan investasi di Indonesia baik realisasi ada lima, Singapura, Jepang, China, Hong Kong, dan Belanda," kata Azhar.