FPKS: Menjadi Tugas Penegak Hukum Bekerja Cepat

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mahfud Sidik mengemukakan, kini menjadi tugas penegak hukum untuk bekerja cepat dan transparan setelah aksi 4 November 2016.

"Setelah aksi tanggal 4 November, maka menjadi tugas lembaga penegak hukum, polisi, kejaksaan, pengadilan untuk bekerja cepat, objektif, adil dan transparan," katanya kepada pers di Jakarta, Jumat malam (4/11/2016).

Pemerintah juga harus memastikan tidak ada intervensi apapun dalam proses hukum itu. "DPR harus ikut mengawasi proses penegakan hukum tersebut," katanya.

Dia mengatakan, pernyataan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang didampingi Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Sekab Pramono Anung dan Menag Lukman Hakim Syaifuddin bahwa terhadap Ahok akan dilakukan proses penegakan hukum yang objektif dan cepat dalam waktu dua pekan diharapkan sebagai solusi.

"Tentu pernyataan ini harus menjadi sikap resmi Istana. Wapres dalam posisi mewakili Presiden Joko Widodo," katanya.

Penegakan hukum ini penting untuk menunjukkan dua hal, yaitu tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum dan tidak ada pihak yang bisa dipersepsi melindungi Ahok.

Bagi warga Jakarta, kata dia, harus fokus kembali kepada proses kampanye pilkada DKI yang sedang berlangsung. "Mengkritisi ide kampanye para calon menjadi penting. Termasuk mengkritisi kinerja cagub petahana yaitu Ahok dan Djarot tdk boleh dilupakan," katanya.

Dia mengatakan, sepanjang Ahok masih menjadi cagub maka mengkritisi kinerjanya selama menjadi gubernur aktif menjadi penting. "Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, misalnya, sudah membatalkan sejumlah proses lelang dini untuk tahun anggaran 2017 yang dilakukan oleh Gubernur non-aktif Ahok," katanya.

Terkait proses Pilkada DKI juga penting bagi semua pihak mengawasi semua tahapan pelaksanaan pilkada agar segala bentuk kecurangan dan manipulasi bisa dicegah.

"Mulai dari data pemilih, distribusi surat panggilan, saat pencoblosan dan rekapitulasi suara mulai dari TPS hingga KPUD," katanya.

Mengenai aksi unjuk rasa, dia mengatakan, umat Islam yang melakukan aksi 4 November telah membuktikan bahwa mereka mampu mengelola aksi besar dengan damai dan aman. "Juga telah buktikan bahwa aksi mereka tidak ditunggangi kepentingan politik apapun dan siapapun," katanya.

Mereka konsisten pada satu tuntutan, yaitu penegakan hukum secara objektif dan adil. Semua bentuk provokasi dan insinuasi terhadap aksi 4 November tersebut terbukti keliru atau gagal.

"Ini bukti kematangan para tokoh umat dalam mengelola aksi dan memperjuangkan aspirasinya," katanya. (Ant)