Disejumlah wilayah di Jakarta, banyak warga menolak kehadiran calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penolakan terhadap Ahok memuncak usai berlangsungnya Aksi Bela Islam 4/11. Kini giliran banyak Warga DKI yang menyerukan Aksi Tolak Ahok disaat masa kampanye sudah berjalan. Menanggapi hal itu, Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) menyatakan penolakan demi penolakan warga atas Kehadiran menandakan rasa keadilan di masyarakat belum terpenuhi.
"Itu akan selesai kalau rasa keadilan di masyarakat terpenuhi," kata Akom di Gedung DPR, Jumat (11/11/2016).
Politisi Partai Golkar ini menambahkan saat ini diperlukan bukti dari aparat penegak hukum bahwa hukum bisa ditegakkan?untuk mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Dia pun meminta aparat penegak hukum tidak boleh mengintervensi kasus yang tengah membelit mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
"Makannya jangan main-main soal ini, elit politik jangan intervensi, pemerintah juga sama, tentara juga sama," imbuhnya.
Dia pun berharap kasus dugaan yang saat ini tengah diselidiki oleh Bareskrim Mabes Polri harus berjalan proporsional dan profesional serta tidak memihak. Sementara itu, ketika ditanya apakah dengan mundurnya Ahok sebagai calon Gubernur DKI bisa menyelesaikan kontroversi penistaan agama. Akom mengaku enggan berkomentar soal itu.
"Kalau saya terus terang saja, itu kan exercise dari beberapa pihak. Kalau keadilan masyarakat terpenuhi. Yakin tidak akan ada apa-apa. Cuma itu rumusnya," pungkas Akom.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement