Jokowi Perintahkan Bantuan Sosial Harus Lewat Lembaga Keuangan

Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh menteri terkait penyaluran bantuan sosial tidak diberikan tunai, namun harus melalui sistem keuangan untuk mendorong pencapaian target 75 persen populasi penduduk Indonesia menikmati layanan jasa keuangan dan perbankan, "Target 75 persen ini bukan sesuatu yang mudah, oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada seluruh menteri, sekarang bantuan bantuan sosial tidak boleh diberikan secara tunai, harus masuk sebagai sistem keuangan, pada banking system, pada sistem perbankan kita," kata Presiden saat peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Istana Negara Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Presiden juga para gubernur, bupati dan walikota juga melakukan hal yang sama agar terjadi lonjakan angka pemilik rekening perbankan maupun jasa keuangan lainnya.

"Bantuan-bantuan sosial yang jumlahnya triliunan itu bisa dilakukan melalui sistem keuangan, sistem pebankan yang kita punyai. Karena ini jumlah yang tidak sedikit. Kalau nanti semua gubernur, semua bupati, semua walikota semuanya melakukan semua, maka akan melonjakan target yang telah kita tentukan," kata Jokowi.

Presiden mengakui 71 tahun Indonesia merdeka dan telah memiliki pekonomian terbesar di Asia Tenggara, namun indeks keuangan inklusif masih sebesar 36 persen dari populasi penduduk.

"Hanya 36 persen, artinya masih belum banyak rakyat Indonesia yang menikmati manfaat dari produk dan layanan keuangan, layanan perbankan masih banyak yang belum mempunyai tabungan, masih banyak yang sulit mendapatkan akses kepada pinjaman dari lembaga keuangan atau perbankan," ungkapnya.

Jokowi mengakui target pada 2019 sebesar 75 persen indeks keuangan inklusif merupakan target ambisius dan bukan sesuatu yang mudah dicapai.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya memerintah para menteri, gubernur, bupati, walikota untuk menyalurkan bantuan sosial memlaui lembaga keuangan dan perbankan agar bisa mewujudkan target tersebut.

Presiden juga mengajak petani, nelayan dan pelaku usaha mikro untuk masuk ke sistem keuangan dan sistem perbankan sehingga akan menambah prosentase indeks keuangan inklusif.

"Kalau ini kita lakukan, nantinya kita sudah tidak usah bingung-bingung lagi, stabilitas sistem keuangan kita akan baik, tidak usah pinjam-pinjam uang keluar (negeri)," katanya.

Presiden yakin masih banyak masyarakat yang belum menggunakan sistem perbankan dan menyimpan uangnya di bawah kasur, bantal maupun dalam lembari.

"Terbukti kemarin waktu tax amnesty yang dari bawah kasur, bawah bantal, dalam lemari semuanya keluar, Walaupun saya tahu itu semuanya belum keluar semuanya," katanya.

Presiden mengatakan meningkatkan keuangan inklusif merupakan sebuah pekerjaan yang besar bagi pemerintah karena sebagai langkah penting dalam perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

"Tanpa ini sulit kita akan lakukan itu, ketika makin banyak rakyat yang dapat mengakses layanan perbankan, hidup mereka akan lebih teratur karena pengaturan keuangan pribadi yang lebih baik, ini jelas," kata Presiden.

Jokowi mengatakan menyimpan uang di lembaga keuangan lebih hemat dibanding menyimpannya di rumah dan bisa memper mereka menghadapi kebutuhan masa depan.

"Seperti menabung untuk biaya anak sekolah dan lebih cepat mendapat pinjaman untuk memulai usaha, tanpa harus ke rentenir," kata Jokowi. (Ant)