Freeport akan Tunjuk Chappy Hakim Jadi Dirut

PT Freeport Indonesia akan menunjuk mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn) Chappy Hakim menjadi direktur utama perusahaan tambang emas dan tembaga di Papua tersebut.

Berdasarkan pengumuman internal Freeport Indonesia yang diperoleh di Jakarta, Minggu (20/11/2016), penunjukkan tersebut telah melalui konsultasi dengan pemerintah dan sedang dalam proses persetujuan resmi pemegang saham perusahaan asal AS itu.

Pemerintah memiliki 9,36 persen saham Freeport Indonesia.

Pengumuman internal dari Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C Adkerson tertanggal 19 November 2016 kepada perusahaan itu juga menyebutkan, Chappy telah menjadi penasihat senior Freeport Indonesia sejak Agustus 2016.

"Beliau bergabung dengan Freeport Indonesia setelah menyelesaikan karir di TNI Angkatan Udara dengan jabatan terakhir adalah kepala staf dengan pangkat marsekal," kata Adkerson.

Chappy yang merupakan lulusan Akabri angkatan 1971 juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi pada 2007.

Ia menyelesaikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) pada 1987, Sekolah Staf dan Komando Gabungan (Seskogab) 1997, dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada 1998.

Chappy, pria kelahiran Yogyakarta, 17 Desember 1947, diangkat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) pada 2002 saat Presiden dijabat Megawati Soekarnoputri.

Putra wartawan sekaligus perintis berdirinya LKBN Antara, Abdul Hakim tersebut telah menghasilkan banyak judul buku dan aktif menulis di blognya www.chappyhakim.com.

Chappy akan menggantikan pejabat sementara Robert Schroeder, yang mengisi lowongnya posisi Dirut Freeport Indonesia, usai ditinggalkan Maroef Sjamsoeddin, yang mengundurkan diri pada Januari 2016.

Seperti halnya Chappy, Maroef merupakan Dirut Freeport Indonesia berlatar belakang militer dengan pangkat terakhir Marsekal Muda (Purn) TNI AU.

Sebelum menjabat Presdir Freeport Indonesia, Maroef adalah mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara periode 2011-2014.

Pengunduran diri Maroef terjadi di tengah terkuaknya skandal rekaman pembicaraannya soal perpanjangan kontrak Freeport dengan mantan Ketua DPR saat itu Setya Novanto dan pengusaha minyak M Riza Chalid atau dikenal kasus Papa Minta Saham. (Ant)