Pimpinan DPD dan MPR Larang Peserta Aksi 212 Berbuat Anarkis

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta kepada jajaran Kapolda untuk melaksanakan amanah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian agar tidak melarang para peserta demonstrasi yang ingin bergabung dalam Aksi Dama Jilid III atau Aksi 212.

"Apa yang sudah dijanjikan bapak Kapolri dan tidak ada pelarangan dari Kapolda. Tapi dari Lampung katanya dipersulit mau ke Jakarta. Di Jateng juga ada bus yang tadinya tidak diperbolehkan," kata Hidayat dalam konferensi persnya di Ruangan Wartawan Parlemen, Senayan, Jakarta (1/12/2016).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, aksi besok merupakan murni aspirasi masyarakat yang menuntut keadilan atas kasus kutipan kontroversial Surat Al Maidah 51 yang diucapkan oleh gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia pun meminta agar Presiden Jokowi mau menemui perwakilan pendemo, bila perlu ikut Sholat Jumat bersama para peserta aksi.

"Suara saya pribadi, kalau misalnya, bapak Jokowi berkenan salat jumat bersama itu pastinya sangat bagu," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD RI Muhamad Shaleh menyatakan bahwa aksi 212 harus fokus pada penyampaian aspirasi. Tidak boleh berbuat anarkis karena nantinya akan ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan ditengah aksi perusakan.

"mari luruskan niat perkuangan ini utk bangsa Indonesia. jgn berbuat anarkis krn ini adalah banhsa kita. Kita fokus berjunag tp harus menghindari kekerasan. Kami berharap aksi berjalan dgn damai. Dengan tulus dan iklhas," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang yang meminta para pengunjuk rasa harus mengedepankan sikap yang sportif dan tidak melakukan aksi yang dianggap akan merusakn spirit damai dalam unjuk rasa besok,

"Kita harus membawa nuansa besok itu sejuk, damai, tenteram. Tulus dan ikhlas harus ada di seluruh anak bangsa jangan karena sesautu kita mencari keuntungan," tambahnya.