Anggota DPR Minta Kemendikbud Tak Bingungkan Masyarakat

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ny Esti Wijayati meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak membuat bingung masyarakat dengan keputusan jeda sementara/moratorium pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

"Proses penghentian sementara UN seharusnya tidak dilakukan dipertengahan jalan, yang mana proses penganggaran sudah dilakukan dan anak-anak juga sudah mempersiapkan diri," ujar Esti di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Keputusan moratorium, lanjut dia, akan membingungkan banyak pihak. Dia memberi contoh DI Yogyakarta tetap mempersiapkan UN.

"Proses untuk pelaksanaan UN sudah berjalan, seharusnya pemerintah bisa serta Merta membuat keputusan untuk moratorium".

Selain itu, jika pelaksanaan UN dihentikan sementara maka dia meminta Kemdikbudagar memberikan solusi alat ukur apa saja yang digunakan untuk evaluasi dan pemetaan. Hal itu merupakan amanat dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Indonesia seharusnya memiliki 'cetak biru' pendidikan, agar tidak ganti menteri tidak ganti kebijakan. Justru sekarang yang membingungkan masyarakat bukan lagi soal UN tapi kebijakan pemerintahnya." Esti menjelaskan secara umum, pihaknya setuju UN hentikan sementara karena belum meratanya kualitas pendidikan, serta terjadinya kesenjangan pendidikan antarsatu daerah dengan daerah lainnya.

Namun ia tidak setuju, jika keputusan moratorium itu dilakukan ditengah jalan.

Dia berpendapat UN sebaiknya diselenggarakan untuk tahun ini, namun jika dilakukan moratorium hendaknya dimulai mulai tahun depan.

"Kami pun sama sekali tidak diberi tahu mengenai keputusan ini. Kami justru tahu dari media," tukas dia. (Ant)