Jokowi Setujui Tol Samarinda-Bontang

Meski belum tuntas pembangunan fisik tol Balikpapan - Samarinda, Presiden Joko Widodo meluluskan keinginan pemerintah daerah Kaltim untuk melanjutkan pembangunan Tol Samarinda - Bontang sepanjang kurang lebih 100 km.

Jokowi mengaku terus ditagih oleh Gubernur kaltim Awang Faroek terkait proyek infrastruktur di kaltim seperti Perluasan Kilang, pembangnan Zona pupuk di Bontang termasuk perluasan jalan tol Samarinda -Bontang yang menjadi program kerjanya.

Jokowi menilai Gubernur Kalimantan Timur sebagai sosok yang keras atas kemauannya.

?Kemarin sudah disampaikan. Ini diulang lagi. Pak Gubernur kalau punya kemauan ngejar terus. Pertama Kilang minyak dan zona pupuk tidak akan dipindah?kedaerah lain ke provinsi lain. Tetap di Kaltim. Yang kedua ini tadi malam langsung dirapatkan dengan menteri PU. Pertama jalan tol semuanya sudah pembebasan lahan sudah dibereskan gubernur. Sekarang penyelesaian ada di kemeneterian. Ini akan diselesaikan maksimal insyallah akhir2018,? kata Jokowi saat kegiatan penyerahan Sertifikat kepada warga Kaltim di gedung Dome, Balikpapan kemarin. ?

Bahkan Jokowi telah menyetujui pula kelanjutan pembangunan tol Samarinda-Bontang yang telah dibahas Minggu malam bersama Kementerian PU.

??Kemudian ada permintaan lagi Samarinda ? Bontang. Yang ini belum selesai pak gub sudah minta lagi. Tadi malam saya rapatkan lagi dengan meneteri PU belum rampung tadi pagi sudah selesai. Ya sudah kita berikan lagi tak ada masalah silahkan ditindaklanjuti sudah saya putuskan tadi pagi mungkin dilanjutkan dengan konsorsium, investor,?ungkapnya.

Jokowi menyetujui pembangunan lanjutkan tol Samarinda - Bontang dengan harapan ada suatu percepatan pembangunan di Kaltim dengan jalan tol sehingga masyarakat mendapatkan manfaatkan dengan biaya yang lebih murah.

?Kita ingin ada sebuah kecepatan pembangunan yang kita lakukan sehingga yang mendapatkan manfaat akhir adalah masyarakat. Kalau jalan ini selesai semuanya biaya untuk logistic sembako menjadi murah, biaya transportasi menjadi murah, akhirnya harga-harga barang juga akan murah pada akhirnya tapi kalau jalannya jelek, bergelombang biaya jadi mahal ,?tandasnya.

Kepada Gubernur dengan komitmen itu, Jokowi mengaku tidak lagi memiliki PR kepada sang Gubernur.

?Dua hal sudah saya jawab pak gub dah rampung saya sudah tidak ada PR. Pak Gub kalau ketemu di Jakart asaya dikejar ketemu disini. Yang belum masalah PPnya kereta api kalau PP masalah administrasi hukum jadi memerlukan waktu,? tukasnya.