Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat H Lalu Kamala menginginkan agar dana asuransi untuk nelayan dari APBN dijadikan sebagai dana abadi untuk kegiatan produktif.
"Asuransi nelayan itu bagus, tapi saya lebih setuju kalau dana asuransi itu diarahkan ke sektor produktif. Tidak seperti sekarang, nelayan diasuransikan selama satu tahun kemudian hilang," kata Lalu Kamala, di Mataram, Selasa (6/12/2016).
Pemerintah telah menganggarkan dana Rp250 miliar pada 2016 untuk proyek percontohan asuransi nelayan kecil, sebelum pemberlakuan asuransi nelayan secara nasional.
Menurut Kamala, dana yang dikucurkan pemerintah ke perusahaan asuransi relatif besar. Namun nilai klaim hanya beberapa dalam satu tahun kontrak.
Ia menambahkan, jika dana asuransi tersebut ditempatkan di unit-unit usaha produktif dalam bentuk dana abadi akan lebih bermanfaat bagi nelayan untuk jangka panjang.
Dana abadi tersebut bisa saja dipercayakan pengelolaannya kepada kelompok nelayan atau lembaga pemerintah di daerah, seperti badan usaha milik daerah.
"Kalau pun nantinya ada kejadian kecelakaan di laut yang menimpa nelayan, kompensasi bisa diambilkan dari dana abadi yang dikelola oleh kelompok atau lembaga," ujarnya pula.
Dalam pengelolaan dana abadi tersebut, kata dia, pemerintah daerah melalui instansi terkait bisa memberikan pendampingan bagi kelompok nelayan pengelola atau bisa bersinergi dengan lembaga yang mengelolanya.
Bila perlu, lanjut Kamala, pemerintah daerah menambah besaran dana asuransi yang dijadikan dana abadi melalui APBD.
"Tinggal pemerintah pusat dan daerah membuat sistemnya seperti apa dan bagaimana mekanisme pengawasannya," ujarnya pula. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Advertisement