KPBU Alternatif Solusi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Komite II DPD RI menilai program Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di daerah.

KPBU hadir sebagai alternatif solusi atas permasalahan pembangunan infrastruktur daerah yang biasanya terhambat karena keterbatasan anggaran," kata Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba di sela rapat kerja antara Komite II DPD RI dan Pemerintah, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Rapat kerja di hadiri pejabat dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kemenko Bidang Perekonomian, PT PII, dan PT SMi.

Menurut Parlindungan Purba, pembangunan infrastruktur sepatutnya tidak hanya bergantung pada APBN/APBD, tetapi juga melibatkan partisipasi dari Badan Usaha dan swasta, agar target percepatan pembangunan di daerah benar-benar dapat terlaksana.

"KPBU akan menjadi program yang membuka peluang adanya perbaikan infrastruktur dan pemerataan pembangunan," katanya.

Senator asal Ptovinsi Sumatera Utara ini menilai KPBU belum diketahui banyak oleh Pemerintah Daerah, sehingga Komite II DPD RI, akan membantu mengomunikasikannya kepada pemerintah daerah.

Keputusan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang KPBU, kata dia, adalah salah satu peluang untuk mempercepat pembangunan di daerah.

"Selama ini banyak pembangunan yang tergantung pada APBN, ternyata ada alternatif pembiayaan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah," ujar Parlindungan.

Menurut dia, Pemerintah Daerah masih belum memahami secara detail mengenai skema pelaksanaan KPBU, sehingga perlu dibentuk forum komunikasi dan koordinasi dengan daerah yang tertarik pada program KPBU.

Senator dari Provinsi Lampung, Anang Prihantoro juga menilai, program KPBU belum tersosialisasikan dengan baik di daerah, padahal daerah juga melakukan pembangunan.

Dari segi sosialisasi, kata Anang, pegenalan daerah terhadap KPBU masih sangat kurang.

"Proyek strategis harus juga dituntut. Bagaimana kita bisa memperbesar forum ini dengan daerah agar program ini berhasil," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Wismana Adi Suryabrata mengatakan, kebutuhan investasi infrastruktur tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp4.796,2 Triliun.

Anggaran tersebut, kata dia, merupakan konsorsium dari APBN sebesar Rp1.978 Triliun atau 41,3 persen dari APBN dan APBD; Rp1.066,2 Triliun (22,2 persen) dari BUMN; Rp1.751,5 Triliun (36,5 persen), serta dari partisipasi swasta.(Ant)