Pemerintah Diminta Kembangkan Pembangunan Transportasi Teknokratik, Apa Itu?

Pemerintah diminta mengembangkan pembangunan sektor transportasi yang bebas kepentingan dari pihak yang hanya memikirkan keuntungan pribadi atau menjalankan pembangunan teknokratik bagi kepentingan bangsa dan negara.

"Pembangunan transportasi teknokratik di Indonesia sulit diwujudkan," ujar Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwi Ardianta Kurniawan di Kantor Pustral UGM, Sleman, Rabu (14/12/2016).

Menurut dia, kadangkala perencanaan dan pembangunan transportasi yang teknokratik atau yang bebas kepentingan, bahkan tidak berjalan.

Pasalnya, masih saja pembangunan transportasi yang berkelanjutan itu diintervensi oleh kepentingan dari sekelompok pihak yang mendapatkan keuntungan pribadi.

"Membuat pembangunan transportasi yang berkelanjutan sulit terwujud secara optimal. Hal ini harus dikoreksi dan dievaluasi secara ketat serta serius," katanya.

Bahkan, kata dia, kepentingan yang lain itu acap kali lebih berperan dalam menentukan pembangunan itu sendiri. Akibatnya, rencana awal pembangunan transportasi berkelanjutan sering kali diabaikan.

Oleh karena itu, menurut dia, pembangunan transportasi yang teknokratik menjadi sulit diwujudkan dengan adanya kepentingan-kepentingan dari sekelompok pihak yang ingin memperoleh manfaat pribadi.

"Jika pembangunan transportasi secara teknokratik, dipastikan akan mengurangi manfaat ekonomi bagi sekelompok pihak tersebut. Misalnya, kontraktornya menjadi tidak punya proyek yang sebetulnya proyek itu merupakan sesuatu yang tidak efisien," kata Dwi.

Sejatinya, kata dia, pembangunan transportasi berkelanjutan harus diwujudkan dengan konsep teknokratik sehingga arah tujuan yang hendak dicapai menjadi jelas dan mampu menyejahterahkan masyarakat.

"Jadi, yang terjadi saat ini adalah sekelompok yang ingin memeroleh keuntungan pribadi berupaya mengorbankan kepentingan umum. Hal ini sudah berlangsung lama," katanya lagi. (Ant)