DPRD Klaim Normalisasi Sungai Bukan Solusi Atasi Banjir

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengingatkan langkah normalisasi sungai tidak cukup untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan bawah.

"Banjir itu kan persoalan yang kompleks. Harus diselesaikan mulai dari hulur ke hilir. Tidak cukup hanya dengan normalisasi sungai," kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di SemarangDPRD.

Ia mengingatkan topografi wilayah Kota Semarang yang terbagi atas kawasan atas dan bawah, belum lagi dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kota Atlas, yakni Kabupaten Semarang.

Menurut dia, normalisasi sungai tetap harus dilakukan, tetapi harus ada tindak lanjut untuk mengoptimalkan penanganan banjir, seperti pembangunan embung-embung atau penampung air di kawasan atas.

"Di kawasan Semarang atas juga harus dibangun embung-embung untuk penampung air, seperti di Tembalang. Termasuk juga di Kabupaten Semarang yang berbatasan langsung dengan Semarang atas," katanya.

Jadi, kata politikus PDI Perjuangan itu, ada sinergitas langkah penanganan banjir yang menjadi momok masyarakat Semarang, dari hulu ke hilir dan koordinasi antarpemerintah daerah terkait.

"Kami bukannya meragukan (efektivitas, red.) normalisasi, tetapi kami mendorong agar keduanya, baik di hilir maupun hulu sama-sama berjalan sehingga penanganan banjir lebih optimal," tegasnya.

Untuk normalisasi, Supriyadi mencontohkan proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang ditanggung bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Semarang.

"Normalisasi Sungai BKT harus secepatnya dilaksanakan. Pemkot Semarang kan sebagai penyedia lahan sehingga proses pembebasan lahan harus segera diselesaikan agar pembangunan bisa dimulai," katanya.

Ia mengakui pembebasan lahan di bantaran Sungai BKT bukan persoalan mudah, mengingat ada sekitar 4.000 warga yang menghuni kawasan itu, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun tempat usaha.

"Meski tidak mudah, Pemkot Semarang harus bekerja keras menyelesaikannya, termasuk mencari solusi terbaik untuk relokasi warga. Kan rencananya sudah disusun untuk tempat relokasi," katanya.

Bagi warga yang membuka usaha atau pedagang kaki lima (PKL), kata dia, disiapkan Pasar Klitikan Penggaron, sementara warga yang bertempat tinggal dipindah ke rumah susun atau diganti untung.

"Harus segera diselesaikan pembebasan lahannya (bantaran Sungai BKT, red.), sebab pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit, sekitar Rp1,6 triliun," pungkasnya.