Menteri Susi Minta Jajarannya Lebih Bijak dalam Belanjakan Anggaran

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat lebih bijak dalam membelanjakan anggaran dan benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

"Program pembangunan pemerintah bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memastikan 'output' yang bermanfaat bagi negara," kata Menteri Susi dalam rilis, Rabu (8/2/2017).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga telah melantik sebanyak 28 pimpinan tinggi pratama setara eselon II di lingkungan KKP pada Selasa (7/2) untuk penyegaran dan perbaikan organisasi KKP ke depannya.

Susi menginstruksikan agar jajarannya mengutamakan efisiensi dan efektivitas pembelanjaan anggaran dengan kerja sama yang terjalin baik di setiap biro di lingkungan KKP.

"Perjalanan dinas walau sudah dianggarkan, bila tidak perlu ya tidak usah. Seminar, rapat, dan sebagainya kalau bisa duduk di kantor, kenapa harus di hotel?" paparnya.

Selain itu, Menteri Susi juga kembali menekankan komitmen "affirmative policy" untuk penataan ekonomi yang berkeadilan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan semua pihak diperlakukan adil dan tidak ada perlakuan khusus kepada korporasi besar dalam rangka fokus kepada pemerataan kesejahteraan sektor kelautan dan perikanan.

"Pemerintah ingin menajamkan pertumbuhan ekonomi lebih kepada pemerataan," kata Menteri Susi dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/1).

Menteri Susi menegaskan, pihaknya berencana membuat "affirmative policy" atau kebijakan afirmatif dalam rangka pemerataan sehingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lebih diberikan kesempatan.

Menurut dia, pihaknya bukannya anti-korporasi besar tetapi pemerintah sebagai regulator wajib untuk memberikan perlakuan yang setara sehingga ekonomi tidak hanya dikuasai oleh pihak korporasi besar.

Menteri Kelautan dan Perikanan mencontohkan misalnya ada indikasi sejumlah dinas di daerah yang memberikan bantuan tetapi lebih didahulukan kepada yang dekat dengan orang dinas, bukan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

"Dalam pemberian bantuan diberikan bukan kepada orang yang memiliki 10 kapal, tetapi yang benar-benar membutuhkan," ucapnya.

Dia menegaskan, tidak boleh lagi ada perlakuan khusus untuk perusahaan-perusahaan perikanan besar, namun nelayan kecil dipersulit.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur sehingga pemerintahannya fokus untuk memulai pembangunan dari kawasan terluar, pinggiran, dan perdesaan. (Ant)