Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Kementerian Sosial masih terus melakukan sinkronisasi data jumlah warga miskin dengan kementerian lainnya dalam upaya mengintegrasikan program bantuan sosial (bansos).
"Sinkronisasi data ini bertahap dan masih terus kita lakukan," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam pesannya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia mencontohkan seperti rencana mengintegrasikan program subsidi elpiji tiga kilogram dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam satu kartu yang disebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Seperti penerima elpiji yang disediakan ESDM berbasis pulau jadi tuntas pulau bukan tuntas kota, kalau PKH tuntas kota. Jadi ini masih ada beda segmentasi," katanya.
Sementara yang dilakukan Kementerian Sosial untuk bansos PKH non tunai sudah dilakukan di 11 kota maka disebut tuntas kota.
"Yang harus dikomunikasikan titik mana kita akan mulai karena misalnya untuk BPNT kita memulai di 44 kota. Jadi masih terus dilakukan sinkronisasi data," tambah dia.
Terlebih lagi, subsidi elpiji ditargetkan penerima di atas 40 persen atau untuk 55 juta rumah tangga sementara yang diintervensi oleh KKS melalui PKH hanya 15,5 juta rumah tangga.
"Dan itu juga harus dihitung lagi yang tidak ada dalam data 40 persen, misalnya untuk usaha-usaha kecil yang memang masih membutuhkan subsidi elpiji," ujar dia.
Ke depan pemerintah akan mengintegrasikan bansos dalam satu kartu KKS sehingga lebih memudahkan dan tepat sasaran. Saat ini yang sudah terintegrasi adalah PKH dan beras sejahtera yang diubah menjadi BPNT. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Boyke P. Siregar
Tag Terkait:
Advertisement