Setnov Terseret Kasus E-KTP, Golkar Diprediksi Ikut Nasib Naas Demokrat

Direktur Indonesia Development Monitoring Fahmi Hafel menilai skandal megakorupsi seperti kasus E-KTP bakal memberi dampak bagi perolehan suara partai politik.

Dia menyebut kasus Hambalang adalah buktinya. Dalam proyek itu beberapa elite dan kader Partai Demokrat menjadi pesakitan KPK yang memberi dampak pada penyusutan suara partai berlambang mercy pada Pemilu 2014.

"Kasus ini menyeret Demokrat, dari bendahara umumnya Nazarudin dan ketua umumnya Anas Urbaningrum serta banyak lagi kader Partai demokrat, hingga akan menyentuh Putra SBY Eddy Baskoro. Dampaknya sangat luar biasa terhadap perolehan Partai Demokrat pada pemilu 2014 yang turun suaranya mencapai 50 persen lebih," kata Fahmi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (11/3/2017).

Menurutnya, penurunan suara Demokrat merupakan bentuk penghakiman rakyat kepada partainya SBY itu. Lebih lanjut, Fahmi pun memperkirakan nasib serupa akan dialami oleh Partai Golkar sebab dalam dakwaan pada sidang perdana Kasus E-KTP pada Kamis kemarin, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dituding menerima uang haram hingga Rp574 miliar.

"Mungkin dampak korupsi e-KTP akan berdampak negatif pada Partai Golkar. Nah, analisis di atas akan membuktikan kalau para dewan pembina Partai Golkar dan elite Golkar di pusat dan di daerah tidak segera menonaktifkan Setya Novanto serta tidak menggelar Munaslub untuk menganti Novanto dipastikan Golkar akan dihakimi oleh masyarakat pada Pemilu 2019," terangnya.