Menkominfo Harapkan Isu Pemerataan Digital Disepakati di G20

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan agar isu pemerataan melalui implementasi metode digital ekonomi dicantumkan dan disepakati dalam deklarasi "G20 Digital Ministers Meetings" di Dusseldorf, Jerman 6-8 April 2017.

"Intinya Indonesia menyerukan agar G20 memfokuskan pada inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan melalui adaptasi dan implementasi yang cepat atas model bisnis dan kerangka kerja digital untuk ekonomi berbagi (shared economy), digitalisasi angkatan kerja (workforce digitalisation), dan inklusi finansial (financial inclusion)," ujar Rudiantara melalui siaran pers di Jakarta, Senin (3/4/2017).

Rudiantara akan bertolak ke Dusseldorf, Jerman untuk menghadiri pertemuan G20 Digital Ministers Meetings pada tanggal 6 sampai 8 April mendatang.

Pada pertemuan ini, Delegasi Indonesia akan berupaya memasukkan kearifan pola digitalisasi di Indonesia dalam tiga bidang utama, yaitu ekonomi berbagi (shared economy), digitalisasi angkatan kerja (workforce digitalisation), dan keuangan inklusif (financial inclusion) dengan tujuan untuk mampu memberikan ekosistem yang sesuai (common ecosystem) dalam proses digitalisasi.

Sebelumnya delegasi Indonesia telah menyiapkan proposition paper tentang pemerataan dengan digital ekonomi yang naskahnya disusun bersama-sama dengan seluruh pelaku ekosistem ekonomi digital nasional.

Pola digitalisasi ini diharapkan dapat menjadi Annexe dari deklarasi tersebut dan dapat menjadi dokumen yang berkelanjutan dengan masukan-masukan dari pola digitalisasi di negara-negara lainnya.

Dalam naskah tersebut Indonesia juga berbagi pengalaman dalam hal keberhasilan menyelenggarakan program-program inkubasi dan pengembangan beragam model bisnis ekonomi digital yang terbukti praktis, efektif, dan 'scalable' untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan, melalui pemberdayaan UMKM.

Saat ini negara-negara, baik yang sedang berkembang maupun yang telah maju, menghadapi permasalahan besarnya ketimpangan distribusi kekayaan. Hal ini terpancar dari gini rasio negara-negara anggota G20, termasuk Indonesia. Hal yang memburuk dari distribusi kekayaan adalah angka pengangguran yang naik dan miskinnya kesempatan.

Sebagaimana diindikasikan oleh studi ilmiah, ketimpangan tersebut muncul karena distribusi kekayaan yang tidak tepat, yang merupakan isu bersama dari negara-negara G20.

Indonesia melihat bahwa digitalisasi berbagai kegiatan masyarakat menuju Ekonomi Digital merupakan kesempatan yang besar dan memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh kepada pemanfaatan peluang secara cepat dan massif kepada masyarakat luas sehingga bisa menjadi alat atau senjata yang ampuh untuk mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan melalui pemanfaatan kesempatan yang nyata di lapangan.

Indonesia memandang bahwa ekonomi berbagi (shared economy), digitalisasi angkatan kerja (workforce digitalisation), dan keuangan inklusif (financial inclusion) merupakan tiga bidang yang paling utama dari proses digitalisasi tersebut.

Untuk ketiga bidang tersebut, Indonesia juga memberikan gambaran bagaimana memfokuskan langkah-langkah ke depan dan bagaimana menerapkan kepemimpinan untuk mempercepat dan mendorong pengembangan model bisnis digital (development of innovative digital business model) sehingga dapat mencapainya.

Rudiantara menjabarkan, melalui apa yang sering disebut sebagai sharing economy busines model, digitalisasi bisnis di Indonesia telah menghasilkan semakin banyak peluang bagi setiap orang untuk menjadi bagian dari kemajuan.

Keberadaan layanan belanja daring, misalnya, membuat berkembangnya sektor-sektor baru yang dulunya stagnan karena kurangnya penggalakan informasi atau exposure. Digitalisasi UMKM yang telah berlangsung dalam beberapa tahun ini terbukti memberi manfaat dari sisi peningkatan pendapatan, contohnya adalah toko daring seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Sementara itu, "workforce digitalization" telah memberikan kesempatan bagi siapa saja, termasuk perorangan, untuk memulai kesempatan usaha atau memiliki usaha sendiri.

Hal ini salah satunya ditunjang berkat keberhasilan dari layanan transportasi yang memanfaatkan sistem menajemen pemesanan daring seperti Go-Jek, misalnya. Penggalakan UMKM secara lebih luas untuk masuk ke digital juga dilakukan dalam kerja sama antara PT. Pos Indonesia dan Nurbaya Initiatives, di mana PT. Pos Indonesia yang memiliki kekuatan kanal distribusi di seluruh Indonesia mendorong dirinya menjadi agen perubahan untuk mendorong UMKM go digital atau online.

Sedangkan keuangan inklusif di Indonesia telah mulai bergulir melalui produk-produk perbankan seperti tabungan tanpa memerlukan buku tabungan, namun dengan mamanfaatkan nomor ponsel GSM dan didukung jasa agen untuk meningkatkan jangkauan bank ke masyarakat di pelosok.

Inovasi pada bidang teknologi finansial oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), misalnya, telah dilakukan bagi masyarakat melek digital yang menginginkan kemudahan dan kecepatan, serta sebuah revolusi di bidang perbankan dengan proses digitalisasi.

Menurut Rudiantara, Indonesia merupakan negara satu-satunya dalam Task Force on Digital Economy yang mendorong suatu ide berbasis aksi yang akan menentukan arah fokus upaya digitalisasi G20.

Proses penyusunan deklarasi sendiri sudah dimulai melalui serangkaian perundingan sejak Desember 2016. Terdapat lima sesi pembahasan di tingkat?senior officer yang berlangsung sangat alot dalam menentukan arah dan poin-poin deklarasi. (Ant)