Kemenkop Jalankan 'Inovasi Koordinasi' Untuk Kembangkan KUMKM di Daerah

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan, pihaknya terus menjalankan strategi 'inovasi koordinasi' dengan seluruh stakeholder di pusat dan daerah, dalam mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM).

"Misalnya, Kemenkop koordinasi dengan Kemendagri, Bupati, dan Camat, untuk menerbitkan ijin usaha mikro kecil atau IUMK. Kita juga berkoordinasi dengan Bank BRI dalam penyaluran KUR bagi pemegang kartu IUMK. Dengan Kemenkumham, kita koordinasi untuk pengurusan HAKI atau sertifikat hak merek dan hak cipta," kata Agus pada Forum Koordinasi dan Sosialisasi Program Strategis Bidang Restrukturisasi Usaha KUMKM di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (2/5/2017).

Di acara yang juga dihadiri Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, Bupati Brebes Hj Idza Priyanti, Deputi Bidang Retrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati, serta para pejabat teras Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes, Agus menjelaskan bahwa inovasi koordinasi harus dijalankan karena jangkauan program tidak bisa seluas kewenangan kementerian lain.?

"Kewenangan Kemenkop hanya kategori tiga, sehingga tidak bisa optimal. Kita hanya bisa memberikan ijin untuk usaha simpan pinjam, ijin mendirikan dan membubarkan koperasi, serta pengawasan. Misalnya, kita memberikan badan hukum atas koperasi, lalu koperasi itu akan membuat usaha peternakan bebek, ijin usahanya itu dari kementerian lain, bukan dari Kemenkop," papar Agus.

Agus juga mengakui, banyak yang datang dari daerah ke kantor Kemenkop menanyakan perihal tersebut. "Ada koperasi yang mau buka usaha dagang, mau ekspor dan impor barang seperti cabe, sapi, daging sapi, dan sebagainya. Tapi, kita tidak memiliki kewenangan untuk itu. Makanya, kita melakukan banyak koordinasi secara horizontal, vertikal, dan diagonal, dengan seluruh pihak terkait," kata Agus.

Sementara itu, Bupati Brebes Hj Idza Priyanti mengungkapkan bahwa sinergi dengan Kemenkop ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Presiden Jokowi di Tegal beberapa waktu lalu, untuk mengembangkan usaha produktif di daerah. "Sinergi program ini juga untuk lebih mendorong peluang usaha dan pemerataan ekonomi di masyarakat agar lebih sejahtera," tegas Idza.

Apalagi, lanjut Bupati Brebes, pertumbuhan ekonomi di wilayahnya sebesar 5,97% atau di atas rata-rata nasional dan provinsi. "Kita memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan industri rumahan, yang tersebar di 17 kecamatan," jelas Idza lagi.

Sedangkan itu, Yuana Sutyowati menyatakan, tujuan dari forum koordinasi ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antar berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat (Pemerintah Daerah, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, PT. Bank BRI, KPPU, PT Tanihub Indonesia, PT Transmart Indonesia, serta pihak lainnya).?

"Juga untuk memfasilitasi KUMKM untuk dapat memudahkan akses permodalan, sumber daya manusia, manajeman, penguasaan teknologi informasi, legalitas, pendampingan dan pemasaran produk," kata Yuana.