Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas terkait persiapan Asian Games XVIII tahun 2018 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/4). Presiden menekankan agar pembangunan infrastruktur seperti venue pertandingan, wisma untuk atlet maupun infrastruktur transportasi tidak hanya dipikirkan untuk event Asian Games saja tetapi juga untuk kepentingan, kemajuan bangsa di masa depan khususnya di bidang olahraga. | Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo memanggil para menterinya membahas program sosial di Istana Kepredidenan Jakarta, Senin (19/6/2017).
Para menteri yang dipanggil adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri ESDM Iqnatus Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno.
Sri Mulyani, usai dipanggil Presiden di komplek Istana Kepresidenan, mengungkapkan pertemuan dengan Presiden membicarakan semua mengenai program-program sosial, terutama untuk kelompok miskin.
Menkeu mengatakan pertemuan dengan Presiden bicara dari sisi subsidi yang selama ini, baik persiapan, logistik, dari sisi kartu, subsidi beras selama ini dari 44 kabupaten, harus diperbaiki dari seluruh persiapan serta pelaksanaannya dilakukan secara baik.
"Kita juga melihat outlook dari finalisasi APBN perubahan, terutama dikaitkan dengan perhitungan harga-harga, minyak yang selama ini tinggi awal tahun dan sekarang cenderung turun, bagaimana menyikapi dalam kalkulasi subsidi kita. Dan bagaimana kita mengelola apa yang selama ini terjadi sampai semester dua," kata Mulyani.
Sementara Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) kembali ke Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yakni Rp10 Juta.
"PKH kembali ke RKP, rencana pemerintah, yakni 10 juta. Pengintegrasian subsidi elpiji, listrik, juga integrasi antara penerima PKH dan bantuan pangan," kata Khofifah.
Dia mengatakan jika penerima PKH naik ke 15,5 juta orang, maka penerima Rastra yang belum terima PKH akan menambah jumlah subsidi Rastra-nya.
"Diintegrasikan semua, misalkan kita menemukan di sini ada penerima PKH yang tidak terima Rastra, ketika diintegrasikan maka akan mendorong penerima Rastra jadi lebih banyak lagi. Jadi hitung-hitungan dari APBN kita seperti itu, akhirnya diputuskan balik lagi ke RKP," ungkap Mensos.
Sedangkan Rini Soemarno menegaskan peran Bulog dalam penyaluran Rastra berjalan lancar di 44 kota dan ditekankan untuk menjaga kualitas Rastra-nya agar lebih baik. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement
