KKP: Nilai Tukar Nelayan Bukan Rekayasa

Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar menangkis tudingan yang beranggapan bahwa perhitungan nilai tukar nelayan yang mengukur tingkat kesejahteraan adalah tidak benar, karena nilai tukar nelayan bukan hasil rekayasa.

Zulficar Mochtar dalam konferensi pers di KKP, Jakarta, Senin (19/6/2017), menyatakan, nilai tukar nelayan atau NTN merupakan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang akurat dan berdasarkan metodologi yang telah diuji kadar keilmiahannya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik dan Produksi BPS Adi Lukmasono dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan, di BPS juga ada lembaga pengawas seperti ada Forum Masyarakat Statistik yang terdiri dari pakar-pakar dari perguruan tinggi nasional.

Adi Lukmasono mengemukakan bahwa bila ada masukan dari masyarakat yang mempertanyakan terkait validitas data statistik nasional, maka BPS juga akan dipanggil oleh forum tersebut untuk menjawab permasalahan itu.

Sebelumnya, pengamat sektor kelautan dan perikanan, Abdul Halim mengingatkan, nelayan tradisional atau kecil yang tersebar di berbagai daerah perlu peningkatan akses terhadap permodalan guna mengembangkan sektor perikanan di Tanah Air.

"Terhubungnya hulu hilir sektor perikanan memberikan kepastian usaha bagi nelayan, termasuk urusan permodalan," kata Abdul Halim.

Menurut dia, peningkatan akses permodalan akan sangat membantu para nelayan dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kelancaran hulu hilir sektor perikanan dalam artian mulai dari ikan ditangkap, bisa didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), hingga adanya fasilitas "cold storage" (penyimpanan dingin) untuk pengolahan dan pemasaran.

Abdul Halim juga menyatakan pentingnya program yang bersifat kongkrit dalam rangka menerapkan konsep perikanan berkelanjutan yang juga bermanfaat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan.

"Ada tiga dimensi di dalam perikanan berkelanjutan, yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi," kata Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan.

Dalam bidang lingkungan, menurut dia, program yang bisa dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah melakukan pendampingan teknis dan pelatihan serta dukungan alokasi anggaran kepada nelayan berkenaan dengan aktivitas penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Sementara dalam dimensi sosial, lanjutnya, KKP perlu memastikan tempat tinggal nelayan dan anggota keluargannya, yang juga dilengkapi dengan akses air yang baik dan sanitasi yang laik.

Sedangkan di tingkat ekonomi, KKP dinilai mesti dapat menghubungkan pengelolaan sumber daya ikan dari hulu ke hilir sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga telah menginginkan perbankan bisa memperbesar fasilitas pembiayaan seperti dalam bentuk kredit untuk investasi sektor perikanan. (Ant)