Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat mencatat penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di NTB selama periode Januari-Juni 2017 mencapai?Rp1,24 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 7,62 persen dibanding posisi akhir Desember 2016 senilai Rp1,15 triliun.
"Harusnya meningkatnya realisasi penyaluran kredit oleh BPR juga diikuti dengan membaiknya kualitas kredit yang disalurkan," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Yusri di Mataram, Kamis (10/8/2017).
Dari 32 BPR yang ada di NTB, menurut dia, ada tiga bank yang perlu mendapatkan perhatian serius karena nilai kredit macetnya relatif besar, yakni di atas ketentuan otoritas sebesar lima persen.
"Ada tiga BPR yang masuk kategori kritis dari sisi NPL," kata Yusri yang enggan menyebut nama bank dengan alasan melanggar aturan OJK.
Kondisi kredit macet perbankan, kata dia, tidak hanya menjadi perhatian OJK NTB, tapi juga di tingkat pusat. OJK NTB sendiri terus berkoordinasi dengan seluruh perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan memberikan pendampingan terhadap debiturnya, terutama sektor produktif agar usahanya bisa berjalan lancar.
Pihaknya juga meminta Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) NTB untuk memberi perhatian terhadap masalah kredit macet tersebut dan melakukan berbagai inovasi agar angka NPL bisa diturunkan hingga di bawah lima persen.
"Kami juga mendorong agar BPR efisiensi. Kalau memang harus memangkas karyawan kenapa tidak, sepanjang inovasi tersebut bisa menjadikan kinerja BPR lebih baik," katanya. (CP/Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement