Persingkat Izin, Kementerian PUPR Bangun 450 Ribu Rumah MBR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil membangun sekitar 450 ribu unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sampai dengan awal Agustus 2017. Sedangkan secara kumulatif, jumlah rumah yang terbangun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mencapai 1,5 juta unit perumahan, sehingga total rumah yang sudah terbangun sebanyak 2 juta unit.

Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya Kementerian PUPR yang berhasil mempersingkat perijinan pengurusan rumah bersubsidi menjadi hanya 6 jam dari yang biasanya 14 hari kerja. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rumah yang sudah terbangun di antaranya rumah susun termasuk untuk Pondok Pesantren, rumah khusus untuk nelayan, TNI/Polri, dan perbatasan, serta rumah swadaya dan rumah umum atau tapak.

"Pembangunan perumahan itu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana umum, seperti air bersih dan lingkungan, drainase, listrik, dan ruang terbuka hijau," katanya dalam sambutan singkatnya di acara Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di JCC, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Dia mengatakan, selain Kementerian PUPR, sejumlah pemerintah daerah juga telah berhasil mempersingkat kepada MBR dari yang biasanya 14 hari kerja menjadi 1 hari kerja, bahkan ada yang sampai 6 jam pengurusan perijinan. Untuk itu, dirinya memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah yang dimaksud, lanjut Basuki, ialah Pemerintah Provinsi Sulut, Sulsel, dan Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Maros, Bandung, dan Malang, serta pemerintah kota Jambi, Pontianak dan Manado. Selain membangun rumah, pemerintah juga memberikan dukungan dari sisi pembiayaan untuk KPR bersubsidi dari tahun 2015 sampai dengan Juli 2017 dengan realisasi sebesar 430 ribu unit melalui skema Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Selisih Bantuan Uang Muka (SBUM).

"Melalui program ini, diharapkan angka backlog berkurang dari 7,6 juta menjadi 5,4 juta rumah di tahun 2019," kata Basuki

Ke depan, untuk mencapai target satu juta rumah, maka pemerintah perlu melakukan terobosan penting d iantaranya pemerintah daerah bersama dengan bank penyalur KPR bersubsidi dan pengembang harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan program satu juta unit rumah bagi MBR. Kemudian pemerintah daerah harus memberikan layanan kemudahan perijinan dalam pembangunan rumah untuk MBR.?

Selain itu, pengembang juga harus menjaga kualitas rumah yang dibangun di antaranya dengan menggunakan teknologi pre-cast yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih berkualitas sekaligus mendorong pemanfaatan kandungan lokal dalam negeri, dan pameran perumahan harus sering dilaksanakan agar masyarakat bisa mendapatkan akses perumahan dengan lebih baik.?

Sebagai informasi, gelaran IPEX yang berlangsung mulai 11 Agustus hingga 20 Agustus 2017 merupakan bagian dari peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas). Dalam pameran kali ini diikuti oleh 201 booth dengan rincian 117 booth non-MBR dan 84 booth MBR.?

Basuki menuturkan bahwa jumlah transaksi yang diharapkan dalam pameran ini sebesar Rp5 triliun, meningkat lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp4,5 triliun. "Hal ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap rumah, yang tentunya perlu kami respon dengan program yang terukur, berkualitas dan berkelanjutan," terangnya.

Selain menggelar pameran, di acara ini juga diserahkan akad kredit kepada 1.393 debitur BTN senilai Rp167,6 miliar dengan rincian 363 debitur akan berakad dengan nilai Rp44 miliar di JCC Jakarta, 1.030 debitur lainnya akan berakad di kota lain di Indonesia dengan nilai Rp123 miliar.