Jokowi Klaim Ketimpangan dan Kemiskinan Menurun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pemerintah mampu memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya tingkat kemiskinan turun dari 28,59 juta pada Maret 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017.

?Begitu pula Indeks ratio gini Indonesia yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi terus membaik dan mencapai 0,393 di Maret 2017 turun dibandingkan September 2014 sebesar 0,414,? kata Jokowi dalam dalam pidato kenegaraan menyambut HUT RI ke-72 di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Sementara untuk angka inflasi terkendali diangka 2,6% dari bulan Januari-Juli 2017. Bahkan bulan Mei 2017 menjelang bulan puasa tercatat inflasi hanya 0, 39%.

Jokowi juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus terus dijaga agar berkualitas dan berkeadilan. Pemerintah katanya terus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5% pada periode 2014-2016 bukan hanya dinikmati segelintir orang tetapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

?Oleh sebab itu, pembangunan yang kita jalankan bersama bukan hanya untuk kita yang dikota-kota tapi untuk seluruh anak bangsa baik yang tinggal di perdesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau?pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan,? tegas dia.

Khusus rakyat di kawasan perbatasan, Jokowi menegaskan bahwa negara hadir melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), di antaranya Motaain dan Motamasin-NTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk-Kalimantan Barat, dan Nanga Badau-Kalimantan Barat.

?Saya berharap keberadaan PLBN dapat memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh pelosok negeri,? ujarnya.

Selain itu, untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa, pemerintah meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pemerintah meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar, seperti jaringan air minum sampai ke rumah-rumah warga.

Pemerintah juga mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan mendukung irigasi pertanian.

"Komitmen pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui peningkatan Dana Desa, yang pada tahun 2017 ini besarnya Rp60 trilliun. Dengan dana desa ini, pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa," pungkas Mantan Walikota Solo itu.