Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Indonesia Pertanyakan Alasan AS Blokir Perjalanan Panglima TNI

Indonesia Pertanyakan Alasan AS Blokir Perjalanan Panglima TNI Kredit Foto: Antara/Agus Suparto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia pada hari Senin (23/10/2017) mengatakan telah membuat permintaan "mendesak" untuk meminta penjelasan mengapa Amerika Serikat melarang Panglima TNI melakukan perjalanan ke A.S., memicu sebuah kemarahan di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia karena insiden diplomatik tersebut.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dihentikan pada hari Sabtu dari menaiki kapal Emirates ke AS, meski memiliki visa dan undangan resmi untuk menghadiri sebuah konferensi dari rekannya, ketua kepala staf gabungan AS, Jenderal Joseph F. Dunford Jr.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa dirinya telah menerima permintaan maaf resmi dari wakil duta besar A.S. di Jakarta, namun masih menunggu penjelasan rinci.

"Kami sampaikan bahwa kami masih menunggu klarifikasi, penjelasan mengapa hal ini terjadi," ungkap Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kepada awak media usai bertemu utusan A.S, sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin (23/10/2017).

"Ada perasaan mendesak untuk hal ini yang telah kami sampaikan kepada mereka,"ujarnya.
Dirinya menambahkan bahwa pejabat A.S. "mencoba berkoordinasi dengan pihak berwenang di A.S. untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi."

Dalam sebuah pernyataan, kedutaan A.S. di Jakarta mengatakan, "Masalah ini telah dipecahkan. Tidak ada batasan dalam perjalanan Jenderal Gatot dan kami berharap dapat menyambutnya ke Amerika Serikat,"

Namun, tidak segera jelas apakah Panglima Gatot Nurmantyo akan menghadiri konferensi tersebut sesuai jadwal pada 23 dan 24 Oktober.

Warga Indonesia bereaksi keras terhadap kejadian tersebut, memasang spanduk di sekitar ibu kota yang meminta duta besar A.S. untuk diusir dan agar orang Amerika "dikirim pulang".

Mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal meminta reaksi pemerintah yang lebih kuat.

"Pemerintah seharusnya tidak meminta klarifikasi, melainkan menyampaikan protes ke pihak A.S.," di jejaring sosial Twitter.



Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Hafit Yudi Suprobo
Editor: Hafit Yudi Suprobo

Advertisement

Bagikan Artikel: