Pendamping Ridwan Kamil Harus Kesepakatan Bersama Antar Parpol

Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengatakan, sosok yang menjadi wakil dari Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat 2018 harus menjadi kesepakatan bersama antara partai koalisi pengusung.

"Siapa pun yang akan menjadi cawagub tentu harus menjadi kesepakatan antara Kang Emil (panggilan akrab Ridwan Kamil) dan partai koalisi" kata Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, koalisi antarpartai pengusung Ridwan Kamil akan semakin solid jika semua keputusan diambil secara bersama-sama, serta strategi kemenangan juga dinilai akan semakin bervariatif dan semakin jitu.

Sekjen DPP PKB juga berpendapat bahwa kebersamaan itu harus dibangun secara kokoh dan tidak perlu ada parpol yang paling dominan.

Sebagaimana diketahui, Ridwan telah mengantongi dukungan dari empat parpol untuk maju dalam Pilkada Jabar tahun depan, yaitu PKB, Nasdem, Golkar, dan PPP.

Sebelumnya, kandidat calon gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyerahkan sepenuhnya siapa nama calon pendampingnya di Pilkada 2018 kepada partai koalisi.

"Masalah wakil karena koalisi saya ada PPP, PKB Nasdem, maka saya serahkan kepada partai untuk dilakukan musyawarah," kata Ridwan Kamil saat menghadiri peringatan hari Sumpah Pemuda di Bandung, Sabtu (28/10).

Dalam pemilihan calon pendampingnya, kata Ridwan, partai koalisi memiliki opsi untuk berembug menyosialisasikan calon dari masing-masing partai. Terlebih, partai yang berkoalisi memiliki jagoannya masing-masing untuk mendampingi Emil.

Dari PPP, mereka menjagokan Bupati Tasikmalaya, UU Ruzhanul Ulum, sementara di PKB mereka merekomendsikan Syaiful Huda yang merupakan ketua DPW PKB Jabar.

Di sisi lain, jika Golkar resmi merapat, diprediksi pemilihan wakil pendamping Emil akan berjalan alot. Terlebih, Golkar mengusung Daniel Mutaqien sebagai wakil gubernur, selain itu mereka juga memiliki kursi terbanyak dalam koalisi