Kasus Novanto Tamparan untuk Golkar

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang menilai, sikap Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang melakukan tindakan melawan hukum merupakan tamparan bagi partai berlambang pohon beringin itu di mata rakyat.

"Jika dari awal Novanto mengambil sikap koopratif untuk mendukung penegakan hukum tentu akan memberikan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat. Namun apa yang dilakukan Novanto justeru berbalik melawan hukum, sehingga kasus Novanto menjadi tamparan bagi Golkar di mata rakyat," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Senin (20/11/2017).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kasus Setya Novanto dan dampaknya terhadap Partai Golkar pada pemilihan umum 2019 mendatang.

"Kalau saja Setya Novanto kooperatif, maka pada titik ini masyarakat akan memberikan apresiasi terhadap para elit politik yang taat asas, taat hukum dan berjiwa besar dalam menghadapi kasus hukum," katanya.

Menurut dia, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, masyarakat sulit memisahkan Novanto sebagai pribadi maupun pimpinan Partai Golkar.

Antara keduanya merupakan dua sisi mata uang sehingga kasus Setya Novanto akan menyeret Golkar di mata publik, kata Ahmad Atang yang juga staf pengajar Ilmu Komunikasi Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisip) Undana Kupang.

Alasannya karena membicarakan Setya Novanto tidak bisa dipisahkan dengan Golkar, dan sebaliknya membicarakan Golkar tidak bisa mengabaikan Novanto.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki citra sebuah partai hanya bisa dilakukan dengan memperbaiki perilaku politik kadernya, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif.

Artinya, kasus Setya Novanto secara nyata akan memberikan dampak buruk bagi partai berlambang pohon beringin itu di mata rakyat.

Karena itu dalam menghadapi pemilu 2019, Partai Golkar akan ditinggalkan oleh massanya.

Apalagi kasus Setya Novanto tidak berhenti ketika ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun akan terus bergulir menuju pemilu mendatang.

Di sini kasus Setya Novanto akan dikemas oleh lawan politik untuk dijadikan sebagai bahan kampanye negatif menuju pemilu 2019, kata Ahmad Atang.