Pelindo IV dan Kejagung Kerja Sama untuk Pembangunan

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV melakukan penandatanganan nota kesepahaman Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Intelijen tentang Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) di Jakarta, kemarin (7/2/2018).

Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung, menuturkan nota kesepahaman tersebut ditandatangani pihaknya bersama Jaksa Agung Muda Intelijen, salah satunya berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

"Nota kesepahaman ini ditandatangani, dengan maksud sebagai pedoman [Pelindo IV dan Jaksa Agung Muda Intelijen], dalam rangka koordinasi dalam pelaksanaan pengawalan dan pengamanan pemerintah untuk pembangunan pelabuhan," jelas Doso Agung, dalam siaran persnya, kepada Warta Ekonomi, di Makassar. 

Dia menambahkan nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi koordinasi dalam pelaksanaan pengawalan dan pengamanan pemerintah. Muaranya guna meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum oleh Kejaksaan dalam mendukung percepatan kegiatan pengembangan dan pembangunan pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Itu semua merupakan wujud dan tanggung jawab kedua belah pihak untuk menyukseskan program pemerintah terkait Tol Laut dan Poros Maritim Dunia.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman yang ditandatangani yaitu pengawalan dan pemberian dukungan oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan serta Pembangunan Pusat (TP4P) terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pelindo IV melalui beberapa cara.

“Di antaranya yakni pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pengembangan dan pembangunan pelabuhan dari awal sampai akhir, baik dalam hal pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan peundang-undangan, mekanisme dan prosedur," kata Doso.

Program yang menjadi prioritas yaitu Proyek Strategis Nasional, yaitu Makassar New Port (MNP), International Hub Port (IHP), Bitung Pelabuhan Pantoloan, dan proyek pekerjaan yang didanai Penyertaan Modal Negara (PMN) di 9 pelabuhan dan pekerjaan strategis lain yang berada di lingkungan Pelindo IV. 

Kedua, menunjang pelaksanaan program pemerintah dalam implementasi program Tol Laut serta menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan untuk menciptakan stabilitas keamanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di lingkungan Pelindo IV. 

"Diharapkan, nota kesepahaman yang memiliki jangka waktu selama lima tahun ini akan semakin mempercepat pembangunan pelabuhan di KTI, demi suksesnya program pemerintah terkait, yaitu Tol Laut dan Poros Maritim Dunia,” tukas Doso.

Penandatanganan tersebut untuk menyukseskan sinergi PT Pelindo IV dengan Kejaksaan Agung RI dalam mengawal seluruh proses pembangunan di Indonesia Timur.