Bu Susi Ingin Jalur Pelayaran Bisa Langsung Ke LN

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan berbagai pihak seharusnya dapat membuat dan memanfaatkan jalur pelayaran yang langsung ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor nasional.

Menteri Susi di Jakarta, Senin, mencontohkan, seharusnya ada jalur pelayaran nasional seperti dari Tual (Maluku) ke Darwin (Australia).

Selain itu, ujar dia, contoh lainnya adalah pelayaran komoditas perikanan dari Natuna seharusnya tidak ke Jakarta, tetapi bisa langsung ke Batam.

Hal tersebut, lanjutnya, karena dari Batam lebih dekat jaraknya dengan berbagai "buyer" atau pihak pembeli yang terdapat di sejumlah negara tujuan ekspor.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan bahwa stok ikan sekarang sudah bertambah banyak tetapi masih kurang akses pasarnya.

Terkait Natuna, LSM Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan pengawasan di Laut Natuna melalui kerja sama patroli dengan TNI AL dan Polairud guna mencegah masuknya kapal ikan asing.

"Ada dua hal sensitif yang kini terjadi di Laut Natuna yaitu IUU Fishing oleh kapal ikan asing dan aktivitas kapal ikan Indonesia yang melakukan penangkapan di zona 12 mil," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Jumat (9/2).

Menurut Abdi Suhufan, selain potensi IUU Fishing, meningkatnya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan asal daerah lain di perairan Natuna dan Anambas berpotensi memicu konflik horizontal dengan nelayan lokal.

Ia berpendapat, hal itu karena kewenangan pengawasan sumber daya laut yang ditarik dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi mengakibatkan melemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi pada zona 12 mil laut.

Hal itu, ujar dia, karena minimnya sarana prasarana pendukung seperti kapal patroli, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan minimnya biaya operasional pengawasan.

"Kapasitas pengawasan sumber daya laut oleh pemerintah provinsi masih sangat lemah sehingga perlu mendapat prioritas untuk ditingkatkan," katanya.