DPR Kecam Pembukaan Dubes AS di Yerusalem

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras langkah Amerika Serikat yang membuka kantor kedutaannya di tanah Palestina untuk negara penjajah Israel.

"Duka yang mendalam kepada warga Palestina di Gaza, mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, namun disisi lain AS mengamini pembantaian itu dengan membuka kantor di Yerusalem tanah Rakyat Palestina" ujar Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan langkah AS seperti membuka kotak Pandora krisis timur tengah yang kian meruncing dan melampaui batas kemanusiaan , dimana 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia.

Hal itu jelas sekali menunjukkan sikap arogan AS dan tidak menghormati PBB dan Majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia.

"Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah anda jika anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada" ujar Kharis yang merupakan anggota DPR RI Fraksi PKS ini.

Langkah sepihak AS memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv, jelas mengganggu perdamaian dunia yang selama ini diperjuangkan Amerika juga "AS telah melewati garis merah batas perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah yang merupakan langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang Amerika sendiri menggagasn ya, perlawanan akan semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara yang lain juga, Amerika harus menghentikan langkahnya", kata anggota DPR RI asal Solo ini.

Kharis juga mengingatkan bahwa Yerusalem bukan lah milik Israel apalagi AS sehingga Negeri Paman Sam juga tidak berhak untuk memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan.

"Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan tarik kedutaan AS dari Yerusalem !!!" tegas Kharis.

Yerusalem atau Al Quds di Palestina merupakan salah satu tanah suci umat Islam, negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara Islam akan selalu menempatkan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri.

"Sesuai pembukaan UUD 1945 Indonesia akan selalu di depan dalam perdamaian dunia dan kemerdekaan suatu bangsa sudah jelas menjadikan Palestina sebagai arus isu utama dalam kebijakan luar negeri senafas dengan konstitusi kita," pungkas Kharis.