Ungkap Skandal 1MDB, Malaysia Gandeng Singapura

Malaysia dan Singapura telah sepakat untuk terus bekerja sama dengan satuan tugas 1MDB dan tetap bertukar informasi, menyusul pertemuan "produktif" antara kedua pihak pada hari Kamis (7/6/2018).

Dalam pernyataan bersama pada hari Jumat (8/6/2018), Kamar Pengacara Umum (AGC), Departemen Urusan Komersial (CAD) dan Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan pertemuan pada hari Kamis diadakan atas undangan pihak berwenang Singapura dan bahwa ada " pertukaran informasi bermanfaat ".

Ini menyusul pertemuan sebelumnya dengan satuan tugas pekan lalu di Kuala Lumpur, tambah pernyataan itu.

"Singapura telah menyediakan informasi kepada Malaysia mengenai arus dana 1MDB, sejak Maret 2015, dan ini diakui oleh Malaysia. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama ini," kata pihak berwenang, sebagaimana dikutip dari Channel NewsAsia, Jumat (8/6/2018).

Pihak berwenang juga mengklarifikasi Red Notice INTERPOL untuk Low Taek Jho, yang secara luas dikenal sebagai Jho Low, dan Tan Kim Loong, juga dikenal sebagai Eric. Keduanya diduga terlibat dalam skandal 1MDB.

"Institusi penegak hukum dan regulator Singapura telah aktif menyelidiki kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran lainnya terkait aliran dana 1MDB, mulai Maret 2015," ujar pihak berwenang Singapura.

"Setelah penyelidikan, pihak berwenang Singapura mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan April / Mei 2016, INTERPOL juga menerbitkan Red Notices pada bulan Oktober 2016, untuk Low Taek Jho dan Tan Kim Loong, yang diduga telah melakukan pelanggaran di Singapura dan tidak bisa ditempatkan di negara tersebut. Semua anggota INTERPOL, termasuk Malaysia, akan menyadari Red Notice tersebut ketika telah diterbitkan. "

Low dikatakan di antara para penjahat utama dalam skandal oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia Muhyiddin Yassin pada hari Kamis. Surat perintah penangkapan untuk Low kemudian dikeluarkan oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia.

Pihak berwenang Singapura menambahkan dalam pernyataan bahwa Singapura tidak mentolerir penggunaan sistem keuangannya sebagai tempat perlindungan atau saluran untuk dana terlarang.